Dikritik karena Mendukung Kode Ganjar, Partai Buruh Mengakui Pernah Ingin Tidak Hadir dalam Pilpres 2024

Partai Buruh mengaku telah menyiapkan opsi untuk absen dari Pilpres 2024 karena kandidat yang mungkin maju dalam kontestasi dinilai akan diusung oleh partai-partai politik pendukung UU Cipta Kerja Omnibus Law. Hal tersebut terungkap setelah Partai Buruh mendapat kritik karena memberi dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
“Opsi ini (absen pada Pilpres 2024) muncul karena hampir dapat dipastikan semua pasangan calon akan diusung oleh parpol pendukung omnibus law,” ungkap Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahuddin. Menurutnya, posisi politik Partai Buruh berseberangan dengan partai-partai tersebut, dan Partai Buruh menolak UU Cipta Kerja.
Namun, pilihan untuk absen dari kontestasi Pilpres dianggap tidak sesuai dengan tujuan pendirian Partai Buruh. Menurut Said Salahuddin, Partai Buruh harus bisa mengupayakan upah pekerja naik secara signifikan dengan membangun kerja sama politik dengan capres yang akan memimpin Indonesia. Sehingga, meskipun normatif tidak dapat menjadi partai pengusung capres-cawapres akibat aturan presidential threshold, Partai Buruh akan tetap berpartisipasi pada Pilpres 2024.
“Partai Buruh tetap akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024,” ujar Said Salahuddin. Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengucapkan selamat atas dukungan yang diberikan secara resmi oleh PDI-P kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ia menilai bahwa Ganjar Pranowo merupakan sosok yang diharapkan dapat mengubah nasib kelas pekerja.
Menurut Said Iqbal, Partai Buruh yang memiliki lebih dari 10 juta kader dan simpatisan dari berbagai kalangan di Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden RI Tahun 2024. Ia berharap isu seperti upah layak, outsourcing, PHK, tanah untuk petani, solar untuk nelayan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, serta membangun negara kesejahteraan akan menjadi prioritas dalam kebijakan Ganjar Pranowo jika terpilih sebagai presiden.
Said Iqbal menjelaskan bahwa nama Ganjar Pranowo merupakan salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Partai Buruh. Dalam Rapat Kerja Nasional Partai Buruh pada April 2023 di Jakarta, empat nama dijaring sebagai capres, yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan. Dari keempat nama tersebut, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan terbanyak.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2023, dukungan Partai Buruh terhadap majunya Ganjar sebagai bakal capres 2024 akan kembali diungkit. “Nama Ganjar Pranowo akan ditanyakan langsung kepada ratusan ribu buruh peserta May Day Fiesta 1 Mei 2023 di Jakarta,” ujar Said Iqbal.
Namun, keputusan Partai Buruh masih akan menunggu hasil konvensi yang akan diadakan pada sekitar bulan Juli 2023. Keputusan ini akan menjadi penetapan resmi capres 2024 dari Partai Buruh, sekaligus menentukan dukungan yang akan diberikan pada Pilpres 2024.
Meskipun demikian, dukungan Partai Buruh kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dianggap sebagai langkah politik yang sulit, mengingat posisi politik Partai Buruh yang menentang UU Cipta Kerja Omnibus Law, sementara Ganjar Pranowo diusung oleh PDI-P yang dikenal sebagai pendukung UU tersebut. Namun, bagi Partai Buruh, dukungan ini merupakan bentuk komitmen politik dan strategi yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan serta aspirasi kelas pekerja.
Baca berita terbaru lainnya di sini.