Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said membantah kabar yang menyebutkan bahwa Partai Demokrat memaksakan agar Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan. Menurut Sudirman, seluruh partai politik anggota KPP, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan calon pendamping Anies.
Sudirman mengatakan bahwa tidak ada satu pun pihak yang memaksakan calon cawapres. Semua partai dalam KPP mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitu pula Partai Demokrat. Seluruh anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan koalisi, yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies Baswedan.
Oleh karena itu, menurut Sudirman, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies. Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak.
Kendati demikian, Sudirman menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader tiga partai tersebut karena hal itu adalah bagian dari demokrasi. Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insya Allah seberapa tajam perbedaan itu, semua akan selesai ketika Pemimpin sudah mengambil keputusan.
Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa proses pemilihan cawapres sudah masuk tahap final dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Proses memilah dan memilih sudah selesai, tinggal menunggu hari baik bagi Anies untuk mengambil keputusan dan mengumumkannya.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Partai Nasdem menuding Partai Demokrat memaksakan agar AHY menjadi cawapres mendampingi Anies. Hal ini dilontarkan karena waktu jelang Pilpres 2024 semakin sedikit dan AHY merasa masa kampanye 75 hari tidak cukup untuk mengoptimalkan kinerja mesin partai guna mencapai kemenangan.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kemudian meminta Demokrat mematuhi perjanjian kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri. Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief membantah bahwa partainya memaksakan AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan.
Andi mengungkapkan bahwa sejak awal, Partai Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang telah dipaparkan kepada tim Anies dan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain AHY, beberapa nama yang dipertimbangkan antara lain Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil.
Dengan demikian, proses penentuan calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan diusulkan bukan hanya dari Partai Demokrat dan AHY, melainkan juga melibatkan beberapa kandidat lain dari berbagai partai anggota KPP. Keputusan mengenai calon wakil presiden ini akan menjadi penentu dalam persiapan jelang Pilpres 2024 dan menjadi momen penting bagi koalisi tersebut untuk meraih dukungan masyarakat.
