Connect with us

Ekonomi

BUMN hingga swasta dapat Penghargaan Keselamatan Konstruksi 2019

Daksa Tumanggor

Published

on

Pixabay

Beberapa perusahaan BUMN sampai perusahaan swasta di bidang konstruksi telah meraih Penghargaan Keselamatan Konstruksi di acara Indonesia COnstruction Safety Awards (ICSA) tahun 2019.

Acara Penghargaan ICSA ini diselenggarakan pada hari Rabu malam oleh Asosiasi Ahli Keselamatan Konstruksi (A2K4) bersama dengan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

“Kami berharap dengan adanya penghargaan ini semakin meningkatkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di negara kita sehigga kecelakaan kerja dapat ditekan,” kata Lazuardi Nurdin, Ketum A2K4 di acara Penghargaan tersebut, Jakarta, hari Rabu.

Ia menjelaskan juga bahwa pada tahun 2017-2018 adalah tahun yang banyak terjadi kecelakaan di dunia konstruksi di Indonesia.

Tapi, dengan segala upaya oleh para konsultan konstruksi, dari manajer sampai pelaksana lapangan, kecelakaan di tempat kerja pada sejumlah proyek yang sedang berjalan di 2019 tidak lagi terulang.

Di penghargaan tersebut, ada 10 kategori untuk pemenang dengan 21 pemenang dari CEO ataupun dari perusahaan konstruksi.

  1. CEO Konsultan perencana BUMN (CEO Safety Leadership Award – Consultant Stateowned Company), peraih: Jusarwanto, PT Virama Karya.
  2. CEO Kontraktor BUMN (CEO Safety Leadership Award – Contractor Stateowned Company), peraih: Budi Harto (PT Adhi Karya, Persero, Tbk), Bintang Perbowo (PT Hutama Karya, Persero).
  3. CEO Kontraktor Swasta (CEO Safety Leadership Award – Contractor Private Company), peraih: Kamaluddin, PT Bumi Karsa.
  4. CEO Pabrik Precast (CEO Safety Leadership Award – Fabric Precast), peraih: Jarot Subana, PT Waskita Beton Precast.
  5. CEO Konsultan Perencana Swasta (CEO Safety Leadership Awards – Consultant Private Company), peraih: Ery HEryadi, PT Amythas.
  6. Director Safety Performance Kontraktor Swasta, peraih: Carolus Yohanes Handoyo Rusli (PT Total Bangun Persada); dan Koorniawan Rohadi Purwo (PT Adhi Persada Gedung).
  7. Director Safety Performance Kontraktor BUMN (Director Safety Performance Award – Contractor Stateowned Company), peraih: Partha Sarathi (PT Adhi Karya, Persero, Tbk); Putut Ariwibowo (PT Hutama Karya, Persero); Geru Hendriyanto (PT Waskita Karya, Persero, Tbk).
  8. Safety Performance Pabrik Precast peraih:PT Adhi Persada Beton dengan inovasi mereka yaitu Analisa Pengaruh Penerapan SMK3 dengan memakai data safety performance untuk capai target mutur dan K3L; PT Haka Aston dengan inovasinya tentang Pengaruh Pemantauan dan Pengukuran K3 dalam Peningkatan Kinerja K3; WIKA Beton Pabrik Karawang dengan Safety Performance mereka.
  9. Safety Innovation Pabrik Precast, peraih: WIKA Beton Pabrik Bogor dengan inovasi mereka terhadap Modifikasi Alat Pemutar MUR pada ABH saat Proses Stressing dan Release; PT Haka Aston dengan inovasinya tentang Pencegahan Penyakit Akibat Kerja dengan Pengelolaan Limbah Cair Beton.
  10. Safety Innovation Kontraktor Swasta, peraih: PT Total Bangun Persada dengan inovasi EyeCare APD & Identity Detector; PT Acset Indonusa Tbk dengan inovasi Pelaporan Bahaya dan Insiden di Lingkungan Kerja melalui aplikasi android “SHE Mobile”; PT Waskita Beton Precast dengan inovasi Penggunaan Stiffener Sayap pada Proses Erection Girder.
  11. Safety Innovation Kontraktor BUMN, peraih: PT PP Persero Tbk dengan Inovasi HSE Training Center Proyek; PT Waskita Karya Persero Tbk dengan inovasi Erection Precast Ful-Slab Area Rawa Menggunakan Alat Gantry; PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan inovasi Pemasangan Safety Net dengan Metode Tarikan Gorden.

https://www.antaranews.com/berita/1252056/bumn-hingga-swasta-sabet-penghargaan-keselamatan-konstruksi-2019

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bank Syariah Indonesia Resmi Beroperasi Hari Ini

Daksa Tumanggor

Published

on

Logo Bank Syariah Indonesia yang akan diresmikan hari ini berwarna hijau oranye
Logo Bank Syariah Indonesia

Tiga bank syariah pelat PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BMS), dan PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) akan resmi digabungkan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk mulai hari Senin (01/02/2021).

Proses penggabungan yang disebut telah dimulai sejak bulan Maret 2020 akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang ini.

Penggabungan tiga bank ini akan membuatnya menjadi bank syariah terbesar di tanah air, dengan total aset sekitar Rp239,56 triliun. Karena BRISyariah merupakan bank yang menjadi entitas penggabungan, PT Bank Syariah Indonesia akan menggunakan ticker BRIS di pasar saham dalam negeri.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan bahwa prospek bisnis syariah masih cerah kedepannya karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Terlebih masyarakat di beberapa daerah cenderung memilih bank syariah sebagai bank pilihan mereka untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

Memiliki peluang yang baik dan pangsa pasar yang masih terbuka lebar di Indonesia, Trioksa Siahaan berharap Bank Syariah Indonesia dapat semakin meningkatkan layanannya.

“Setelah merger, diharapkan dapat membuat sinergi yang baik dan dapat meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah,” katanya seperti dikutip dari Kontan.co.id pada hari Minggu (31/01/2021).

Menurut Trioksa Siahaan, bank syariah juga memiliki tantangan ke depannya, seperti disrupsi teknologi. Bank syariah harus bisa cepat melakukan inovasi untuk menghadapi persaingan perbankan yang mengarah ke digital banking. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga dapat menjadi tantangan dalam memajukan industri keuangan syariah.

Trioksa mengatakan bahwa bank harus bisa mencetak SDM yang berkualitas dan memiliki banyak pemahaman tentang bisnis bank syariah agar dapat memperbesar pasar syariah di industri keuangan dan perbankan.

Di tahun 2021 ini, bank syariah, sama halnya dengan bank konvensional, menghadapi tantangan di tengah pandemi COVID-19. Bank masih harus melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga mereka masih akan berada di tahap konsolidasi perbaikan kinerja hingga tiga tahun ke depan. Proyeksinya, pertumbuhan bisins bank syariah adalah sekitar 5% sampai 6% tahun.

 

Baca Juga:

 

 

Continue Reading

Berita

Jual Pulsa dan Kartu Perdana Akan Dikenai Pajak

Daksa Tumanggor

Published

on

Ilustrasi Pajak. Penjualan pulsa dan token akan dikenakan pajak.
ILUSTRASI Pajak. Pixabay

Pemerintah akan segera menarik pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher mulai Februari 2021 mendatang.

Penarikan pajak ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Keputusan ini diambil untuk menyederhanakan administrasi serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

“Untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa, perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher,” demikian dikutip dari PMK Nomor 6/2021, hari Jumat (29/01/2021).

Pasal 2 beleid tersebut menjelaskan tentang penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Barang Kena Pajak sebagaimana ialah berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk Voucher fisik ataupun elektronik.

 

Baca Juga:

 

Continue Reading

Berita

BI: Hindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah

Daksa Tumanggor

Published

on

Rupiah 100 ribu dan 50 ribu sebagai ilustrasi bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI
ILUSTRASI Rupiah. Pixabay

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Kententuan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur berdasarkan pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) YY Mata Uang.

“BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, dilansir dari Antaranews.com, Kamis (28/01/2021), sehubungan dengan adanya indikasi penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran di masyarakat.

“Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” jelas Erwin.

BI juga mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRT.

Erwin mengatakan bahwa BI memiliki komitmen untuk terus mendorong gerakan untuk merawat dan mencintai rupiah bersama dengan otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

 

Baca Juga:

 

Continue Reading

Trending