Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Darmawan Prasodjo mengadakan diskusi dengan International Energy Agency (IEA) mengenai langkah strategis proyek transisi energi yang akan dijalankan di Indonesia. Diskusi tersebut dilaksanakan secara intensif melalui focus group discussion di IEA Headquarters, Paris, Prancis. Sebelumnya, PLN dan IEA telah sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mematangkan skema Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Plan (JETP IPP).
Dalam pertemuan tersebut, Darmawan menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060. Beberapa upaya tersebut antara lain adalah mengurangi kapasitas pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 13,3 gigawatt (GW) jika dibandingkan dengan rencana yang telah diambil dalam RUPTL 2019-2028. Selain itu, PLN juga merencanakan pembangunan RUPTL hijau yang penambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan menjadi mayoritas (51,6 persen) dalam bauran energi.
Darmawan menilai, langkah-langkah perubahan yang dilakukan PLN sangat penting untuk mengurangi emisi karbon di sektor pembangkitan energi. “PLN telah mengambil tindakan konkret untuk mendukung pencapaian JETP dengan menyelaraskan penyusunan RUPTL saat ini dengan JETP. Oleh karena itu, PLN siap untuk bekerja sama dengan investasi dan rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh JETP IPP,” ujarnya.
Untuk membantu upaya pengurangan emisi, PLN juga telah mengganti 1,1 GW pembangunan PLTU dengan energi terbarukan dan 800 megawatt (MW) dengan gas alam. Selain itu, PLN juga terus mengaplikasikan teknologi co-firing pada 36 PLTU yang berencana ditingkatkan menjadi 52 PLTU serta melakukan dieselisasi PLTD sebanyak 1 GW.
Semakin jelas pula bahwa melibatkan teknologi seperti perdagangan karbon dalam pilot 26 pembangkit listrik PLN. Sebagai tambahan, PLN mengaktifkan penggunaan energi terbarukan langsung melalui layanan energi hijau atau Renewable Energy Certificate (REC).
PLN dan IEA sepakat bahwa langkah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak lewat skema kolaborasi investasi atau pendanaan. Keduanya berusaha untuk mematangkan strategi pelaksanaan agenda besar ini lewat skema JETP IPP. Mereka juga sepakat bahwa proyek transisi energi tidak hanya sekadar masalah investasi saja, tetapi juga perlu mengedepankan prinsip keterjangkauan harga bagi masyarakat sehingga mereka tidak akan keberatan secara ekonomi.
Transisi energi membutuhkan biaya yang besar, sehingga perlu dipikirkan dampaknya terhadap kondisi keuangan PLN maupun kemampuan keuangan negara. Darmawan menjelaskan bahwa PLN juga akan meningkatkan pembangunan transmisi jaringan interkoneksi antarpulau serta green enabling transmission line, sehingga daya dari pembangkit EBT bisa disalurkan ke pusat beban. Selain itu, PLN juga mengembangkan konsep smart grid dalam pembangunan jaringan, sehingga keandalan listrik untuk masyarakat bisa ditingkatkan.
Darmawan menilai bahwa upaya yang dilakukan dalam proyek transisi energi ini mampu mengurangi emisi sebesar 3,7 miliar ton CO2 ke depan. Dia menyatakan, “Kami bekerja sama dengan IEA untuk memetakan hingga rinci terkait strategi, kebutuhan infrastruktur pendukung, rencana pembangunan interkoneksi jaringan, hingga peluang kolaborasi yang menarik bagi investor”.
Sementara itu, Head Renewable Energy Division International Energy Agency Paolo Frankl menyampaikan dukungannya atas langkah PLN dan Indonesia dalam menjalankan proyek transisi energi. Menurut Frankl, dukungan penuh negara-negara di dunia dan juga industri global mampu menjadi upaya bersama untuk masa depan bumi yang lebih baik.
“IEA mendukung penuh langkah PLN dan Indonesia dalam menjalankan proyek transisi energi. Bersama PLN kami akan memetakan langkah strategis untuk mencapai target NZE,” kata Frankl.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
