Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggunakan bus Kementerian PUPR, bukan mobil dinas atau kendaraan mewah. Kunjungan tersebut dilakukan Basuki bersama sekitar 20 orang dari pejabat Kementerian PUPR.
Tujuan mereka datang ke KPK adalah untuk menerima pembinaan penguatan integritas agar dinas yang mereka pimpin selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keteladanan dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan ini adalah bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian PUPR, mengingat praktik korupsi sangat dekat dengan dunia pembangunan infrastruktur.
Melansir dari situasi pada Kamis (25/5/2023), Basuki bersama rombongan dari Kementerian PUPR tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.25 WIB. Rombongan menteri tersebut menggunakan beberapa kendaraan, salah satunya adalah bus berukuran sedang yang diisi oleh pejabat-pejabat dari Kementerian PUPR. Di belakang bus tersebut melaju mobil mewah Toyota Alphard dan jenis mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) lainnya.
Ternyata, Basuki tidak naik mobil mewah tersebut, melainkan memilih untuk ikut bersama pejabat lainnya di dalam bus Kementerian PUPR. Sebagai menteri, Basuki bersikap sederhana, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak merasa terintimidasi. Selain itu, Basuki juga mengenakan id. card berwarna biru sebagai akses masuk ke gedung Merah Putih.
Di sisi lain, Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menyampaikan bahwa Basuki dan rombongannya yang berasal dari Kementerian PUPR akan menerima materi pembekalan antikorupsi langsung dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dan jajaran Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Melalui sesi tersebut, diharapkan ada pemahaman yang lebih baik soal pencegahan korupsi yang harus selalu dijalankan oleh pejabat negara, khususnya yang berada di Kementerian PUPR.
Sebelumnya, KPK telah melakukan kajian mengenai persoalan infrastruktur pada tahun 2017. Dalam kajiannya, KPK berhasil memetakan beberapa tipologi praktik korupsi yang sering terjadi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Beberapa di antaranya meliputi perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong, pengawas, serta pemberi dan penerima pekerjaan. Selain itu, praktik ijon atau pemberian uang muka pekerjaan juga menjadi salah satu modus korupsi yang ditemukan.
KPK menemukan bahwa praktik korupsi ini ternyata sudah mulai dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan proyek-proyek infrastruktur. Modus korupsi yang paling banyak ditemukan adalah suap dan penyalahgunaan kewenangan yang sering dilakukan oleh para pejabat. Oleh karena itu, pembekalan penguatan integritas ini amat penting dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor infrastruktur.
Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan air baku. Oleh karena itu, integritas dari pejabat yang berada di kementerian ini sangatlah penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Atas inisiatif Basuki Hadimuljono dan jajarannya, serta upaya KPK dalam memberikan pembekalan penguatan integritas ini, diharapkan pemerintahan di sektor infrastruktur bisa lebih efisien dan bebas dari korupsi.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
