Politik

Bambang Pacul Blak-Blakan kepada Jokowi: DPR Menolak RUU Pembatasan Uang Kartal karena Takut Tidak Terpilih Lagi

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan, sulit bagi DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran bahwa anggota DPR tidak akan terpilih lagi sebagai legislator pada pemilu selanjutnya jika RUU tersebut disahkan. Bambang mengatakan hal ini dengan terang-terangan di hadapan Presiden Joko Widodo.

“Presiden pernah nanya sama saya RUU Pembatasan Uang Kartal. Pak Presiden, kalau RUU Pembatasan Uang Kartal (disahkan), pasti DPR nangis semua,” kata Bambang saat rapat kerja bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rabu (29/3/2023). Bambang juga menambahkan bahwa dengan RUU tersebut hanya 20 juta orang yang dapat menggunakan e-wallet, dan ini tidak cukup untuk semua anggota DPR.

Bambang juga menjawab Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta supaya pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilanjutkan. Bambang menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset masih dimungkinkan, namun dia mengaku tak berani mengetok palu tersebut tanpa adanya perintah dari “ibu”.

“Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, ‘Pacul berhenti!’, ‘Siap! Laksanakan!’,” kata Bambang.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa untuk mengesahkan RUU tersebut, harus ada persetujuan dari para ketua umum partai politik. “Lobinya jangan di sini, Pak. Ini semua nurut bosnya masing-masing,” kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD meminta supaya DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Mahfud mengatakan bahwa dua rancangan undang-undang tersebut krusial untuk mencegah praktik korupsi.

Presiden Joko Widodo juga pernah meminta agar dua RUU itu segera disahkan dan diproses di DPR. Namun, hingga kini kedua RUU itu belum juga berprogres. Oleh karena itu, Mahfud meminta agar RUU tersebut didukung oleh DPR.

Kesimpulannya, DPR memiliki kekhawatiran terkait dengan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset. Mereka khawatir bahwa jika RUU tersebut disahkan, mereka tidak akan terpilih lagi sebagai legislator pada pemilu selanjutnya. Meskipun demikian, para ketua partai politik dan Presiden Joko Widodo telah menyuarakan agar RUU tersebut segera disahkan. Oleh karena itu, DPR harus berani mengambil keputusan dan menghormati keputusan bos mereka masing-masing.

Arya Pratama

Arya Pratama adalah seorang jurnalis senior yang fokus pada berita politik. Ia telah bekerja untuk beberapa media terkemuka di Indonesia. Selama kariernya, Arya telah meliput berbagai peristiwa penting di dunia politik Indonesia, termasuk pemilihan umum, sidang parlemen, serta peristiwa-peristiwa penting di tingkat nasional dan internasional.