Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan bahwa kata perubahan semestinya tidak dimaknai bahwa hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dihilangkan. Menurut Anies, ada empat bagian dalam perubahan, yaitu apa yang harus dilanjutkan, dikoreksi, dihentikan, dan harus yang harus dilakukan.
Ia mengibaratkan pemilihan umum yang digelar selama lima tahun sekali sebagai momentum bagi bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak dan menentukan arah ke depan. Ia pun berpandangan bahwa pemimpin di masa mendatang seharusnya memastikan tercapainya tujuan negara yang disusun oleh pendiri bangsa, yakni mewujudkan keadilan sosial.
PDI-P kala itu blak-blakan meragukan janji Anies yang bakal melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, mengatakan bahwa program Jokowi di Jakarta yang sempat mandek pada era kepimpinan Anies. Kemudian, justru dilanjutkan oleh penerusnya, yakni Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Hasto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk pintar dalam menilai sosok calon pemimpin Indonesia. Ia tak ingin masyarakat terjebak oleh keterampilan berbicara seseorang.
Perubahan bukan berarti menghilangkan yang kemarin, namun berarti mengarahkan kembali ke tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan yang seharusnya dilakukan adalah memastikan tercapainya tujuan negara, yaitu keadilan sosial. Masyarakat Indonesia harus pintar dalam menilai sosok calon pemimpin Indonesia dan jangan terjebak oleh keterampilan berbicara seseorang saat menentukan pilihan.
