Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Agustiar Sabran, mengingatkan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Agustiar, dengan melakukan mitigasi, diharapkan daerah-daerah rawan karhutla bisa dipersiapkan peralatan dan armada yang dibutuhkan sehingga kejadian karhutla di Kalimantan Tengah dapat diminimalisir.
Agustiar menjelaskan bahwa selama ini pemerintah provinsi telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla yang dapat terjadi kapan saja di setiap wilayah. Namun, koordinasi dan penyiapan anggaran saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan karhutla. Agustiar mengatakan bahwa harus ada dukungan dari berbagai pihak, seperti lembaga dan instansi, agar karhutla dapat diatasi secara optimal.
Mengingat cuaca di Kalimantan Tengah saat ini cukup panas dan mencapai suhu 35 derajat Celsius, Agustiar khawatir kondisi karhutla yang parah seperti yang terjadi pada tahun 2005 akan kembali berulang. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak meremehkan ancaman kebakaran hutan dan lahan ini.
Selain lembaga dan instansi, Agustiar juga meminta penanganan karhutla melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Jika ditemukan adanya tindakan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembakaran lahan, ia ingin Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah untuk tidak ragu-ragu dalam menindak pelaku.
Menurut Agustiar, karhutla tidak hanya mengganggu keamanan di provinsi tersebut, namun juga berdampak pada roda perekonomian dan kesehatan masyarakat serta menimbulkan masalah internasional karena asap yang dihasilkannya bisa mencapai negara Malaysia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan bahwa Pemprov Kalteng sudah menganggarkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan karhutla dan bencana banjir pada tahun 2023. Dengan adanya anggaran ini, diharapkan upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif.
Sugianto menambahkan bahwa Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung telah beberapa kali menggelar pasukan serta sarana prasarana untuk penanganan karhutla dan banjir di Kalteng. Ketika bencana tersebut terjadi, personel yang disiagakan siap melaksanakan tugas dan tupoksinya sesuai penanganan permasalahan yang ada.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi potensi karhutla, pemerintah daerah di Kalimantan Tengah juga melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti melakukan penataan tata kelola lahan yang baik, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melakukan sosialisasi bagi masyarakat tentang dampak negatif akibat karhutla.
Permasalahan karhutla di Indonesia memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, namun dengan dukungan dari berbagai pihak, upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah diharapkan dapat lebih optimal dalam mengatasi karhutla. Ke depan, dukungan dan peran serta masyarakat serta koordinasi antar lembaga dan instansi juga harus semakin ditingkatkan dalam penanganan karhutla, agar wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya dapat terhindar dari dampak negatif akibat penyakit yang dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
