Penegakan hukum masih menjadi masalah yang menantang bagi pemerintah. Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam upaya penegakan hukum menjadi yang paling rendah di antara penilaian publik. Hal ini tercermin dari survei Litbang Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sekitar 55,1 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintah di bidang tersebut. Meskipun demikian, perbaikan tersebut masih belum mampu menjadikan penegakan hukum menjadi capaian kerja pemerintah yang dapat dibanggakan.
Masalah terbesar yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum adalah masalah integritas. Publik masih merasa tidak puas atas kinerja pemerintah dalam dua persoalan tersebut. Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK dalam dua tahun terakhir menggambarkan secara detail masalah integritas yang dihadapi. Survei komprehensif ini menyatakan bahwa skor integritas tahun 2022 mencapai 71,92 dari skor tertinggi 100. Namun, survei ini juga mengungkapkan bahwa masih banyak problem integritas yang bercokol pada birokrasi dan segenap aparat dalam praktik kerjanya.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus lebih kreatif dalam menghadapi masalah integritas. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang memadai untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam penegakan hukum. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa aparat birokrasi berkomitmen untuk menghormati dan menaati aturan yang berlaku.
Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar hukum dan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan situasi yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan reputasi negara.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Upaya untuk meningkatkan integritas harus dimulai dari diri sendiri. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anggota birokrasi bekerja dengan profesionalisme, etika dan integritas.
Penegakan hukum adalah salah satu cara yang tepat untuk membangun masyarakat yang beradab. Pemerintah harus memastikan bahwa upaya ini adalah prioritas utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, pemerintah dapat mewujudkan masyarakat yang lebih aman, nyaman dan sejahtera.
