Amnesty International Mendesak TNI Menghentikan Operasi Siaga Tempur di Papua, Prioritaskan Dialog
Amnesty International Indonesia mendesak penghentian operasi militer berstatus siaga tempur di wilayah konflik Papua dan mendesak aparat keamanan untuk mengutamakan upaya damai dalam membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens, yang telah disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama dua bulan. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pemerintah harus mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait agar mencapai solusi damai dalam konflik di Papua.
Usman mengatakan bahwa selama puluhan tahun, TNI telah menggunakan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, namun pendekatan tersebut tidak menyelesaikan masalah kekerasan yang terjadi di sana. Selama ini, korban terus berjatuhan baik dari kalangan sipil maupun aparat keamanan. Sebagai contoh, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 179 warga meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Begitu juga dengan meningkatkan status operasi militer di wilayah konflik Papua menjadi siaga tempur terbukti hanya meningkatkan risiko keselamatan bagi Kapten Philip dan warga sipil di Papua. “Secara otomatis, status ini pun berisiko menimbulkan eskalasi kekerasan di Papua,” jelas Usman. Ia juga menambahkan bahwa kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua telah sangat mengkhawatirkan sehingga diharapkan peningkatan operasi militer tidak justru menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.
Amnesty International Indonesia mengecam peningkatan status operasi TNI di Papua menjadi siaga tempur dan meminta agar proses pembebasan sandera dilakukan tanpa menimbulkan korban sipil. Selama ini, upaya penegakan hukum yang dilakukan TNI di Papua cenderung menggunakan pendekatan keras atau hard approach, padahal sejatinya pendekatan lunak atau soft approach diharapkan bisa lebih efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sendiri sebelumnya telah mengakui bahwa pihaknya selalu mengutamakan pendekatan lunak dalam setiap operasi militer di Papua. Namun, mengingat situasi yang terjadi saat ini, pihaknya terpaksa mengubah status operasi menjadi siaga tempur. Yudo menegaskan bahwa pihaknya tetap ingin mengupayakan negosiasi damai untuk mengusahakan pembebasan Kapten Philip, namun dalam praktiknya, prajurit TNI yang hendak melakukan penyelamatan justru diserang oleh KKB.
Akibat serangan tersebut, satu prajurit bernama Pratu Miftahul Arifin gugur dan empat prajurit lain terluka akibat tembakan. Selain itu, ada empat personel TNI yang keberadaannya belum diketahui dan hingga kini masih terus dilakukan upaya pencarian. Yudo pun memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mencari keberadaan mereka, meskipun cuaca yang kurang menguntungkan.
Dalam mengatasi konflik Papua, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan mengakomodasi aspirasi dari kelompok pro-kemerdekaan serta warga sipil yang terdampak. Selain itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan juga harus mematuhi norma-norma HAM dan menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan. Dengan demikian, konflik di Papua dapat ditangani secara lebih efektif dan berkeadilan serta menghormati hak-hak warga sipil yang terdampak.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
