Ajukan Isu Mineral Kritis untuk Dibahas di IPEF, Indonesia Mendapat Dukungan dari Banyak Negara
Konferensi Menteri Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang berlangsung pada Jumat dan Sabtu (26-27 Mei) di Detroit, Amerika Serikat, telah sukses diselenggarakan. Acara ini merupakan pertemuan antara 14 negara anggota IPEF yang mewakili lebih dari 40 persen ekonomi dunia dan 28 persen perdagangan barang dan jasa secara global. Pertemuan IPEF tahun ini adalah yang kedua setelah pertemuan tingkat menteri pertama tahun lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam acara ini dan telah mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa menteri dari negara mitra Indonesia. Keempat pilar utama dalam IPEF adalah Perdagangan (Trade), Rantai Pasokan (Supply Chain), Ekonomi Bersih (Clean Economy), dan Ekonomi Adil (Fair Economy).
Pada kesempatan ini, Airlangga menyampaikan keinginan Indonesia untuk memasukkan isu critical minerals dalam pembahasan pilar pertama IPEF. “Indonesia siap ikut serta dalam pembahasan critical minerals sebagai salah satu prioritas pembahasan dalam pilar pertama IPEF,” ujarnya. Usulan ini mendapatkan dukungan dari banyak negara anggota IPEF, termasuk tujuh negara ASEAN yang hadir dalam konferensi tersebut. Bahkan, Australia juga merespon positif terhadap usulan ini.
Ambassador Katherine Tai dari Amerika Serikat menyampaikan bahwa AS ingin mendalami isu critical minerals dalam perundingan pilar pertama IPEF dan berharap negara anggota IPEF berperan aktif dalam pembahasan tersebut. “Melalui IPEF, AS berharap dapat mewujudkan ketersediaan critical minerals antarnegara anggota,” katanya.
Isu critical minerals menjadi pembahasan utama dalam konferensi ini karena sejumlah negara anggota IPEF tengah mengembangkan rantai pasok global dalam kawasan Indo-Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi global. Airlangga mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN yang menjadi anggota IPEF akan mendukung upaya ini untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka.
“Sebagai Ketua ASEAN 2023, misi Indonesia adalah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. Penyelenggaraan IPEF ini akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan tersebut,” tuturnya. Airlangga juga menyampaikan bahwa IPEF diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, seperti peluang baru bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), peningkatan upah, dan penurunan harga.
Pada konferensi tersebut, Indonesia juga menawarkan Bali Initiative for Tangible Benefits yang merupakan komitmen dan inisiatif bersama sejumlah negara anggota IPEF untuk mengambil langkah-langkah praktis dan konkret dalam membangun kapabilitas yang diperlukan untuk mewujudkan IPEF. Tujuh negara anggota IPEF, yaitu Brunei Darussalam, Fiji, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam, telah menyusun inisiatif ini.
Pemerintah AS berharap kajian hukum terhadap perjanjian pilar pertama IPEF dapat segera diselesaikan, agar negara partisipan dapat melanjutkan perundingan yang konstruktif dan inklusif. Agenda selanjutnya dalam pertemuan IPEF adalah perundingan putaran keempat yang akan berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada 8-15 Juli 2023.
Dalam rangka kegiatan IPEF ini, Menko Airlangga juga telah membahas potensi investasi bidang transisi energi dengan beberapa menteri negara mitra utama Indonesia. Selain itu, ia juga mendampingi Presiden Joko Widodo pada KTT G7 di Jepang dan menyampaikan pentingnya negara produsen minyak sawit meningkatkan kolaborasi dan konsolidasi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri telah mencapai 5,03 persen, yang merupakan angka tertinggi nomor dua di G20. Dengan adanya IPEF ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
