DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). Pengesahan tersebut akan digelar dalam salah satu agenda rapat paripurna DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini (21/3/2023). Hal tersebut disepakati dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dan DPD RI yang membahas pengambilan keputusan terhadap Perppu Ciptaker.
Rapat paripurna ini akan membahas pengambilan keputusan atas RUU tersebut, pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR. Selain itu, DPR juga akan mengambil keputusan mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan Gubernur Bank Indonesia (BI). Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia, serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara turut menjadi poin dalam rapat paripurna ini.
Sebelumnya, tujuh fraksi menyetujui Perppu Ciptaker, namun dua fraksi lainnya yaitu PKS dan Demokrat menolak untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna. Wakil Ketua Baleg DPR M Nurdin menjelaskan, fraksi Demokrat menilai Perppu Ciptaker cacat secara formalitas dan konstitusi. Selain itu, fraksi PKS menyatakan tidak ada urgensi yang genting dan mendesak bagi pemerintah menerbitkan Perppu tersebut.
DPD RI pun menyampaikan bahwa Perppu Ciptaker sebaiknya tidak perlu disetujui menjadi undang-undang. Akhirnya, DPD RI menyarankan agar Perppu Ciptaker dicabut dengan mengatur segala akibat hukum dari pencabutan itu.
Hari ini, rapat paripurna DPR diharapkan dapat menyelesaikan pengesahan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selain itu, DPR juga akan membahas dan mengambil keputusan terhadap berbagai agenda lainnya. Harapan besar telah ditujukan kepada DPR untuk dapat menyelesaikan pengesahan RUU ini sehingga dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia.
