Triawan Munaf dan Irfan Setiaputra jabat Komut dan Dirut Garuda
Connect with us

Ekonomi

Triawan Munaf dan Irfan Setiaputra jabat Komut dan Dirut Garuda

Avatar

Published

on

Tempo.co

Perusahaan maskapai Garuda Indonesia telah menetapkan Direktur Utama dan Komisaris Utama baru pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan di Jakarta, hari Rabu 22 Januari.

Triawan Munaf, eks Kepala Badan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan menjadi Komisaris Utama, yang akan mendampingi Irfan Saputra, eks Direktur PT Inti, yang dipilih menjadi Direktur Utamanya.

Selain Triawan Munaf, ada pula Yenny Wahid, terkenal sebagai politisi dan juga Peter F Gontha, pengusahawan yang masuk menjadi Komisaris Independen maskapai Garuda Indonesia tersebut.

Mengutip info dari Garuda Indonesia, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.32/POJK.04/2014 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Garuda memberi tahu bahwa mereka telah melakukan panggilan untuk RUPSLB.

RUPSLB Garuda kini mempunyai tiga agenda dari acara tersebut, salah satunya adalah perubahan susunan pengurus, sesuai dengan usulan Dewan Komisaris Perseroan, Surat Dewan Komisaris no. GARUDA/DEKOM-104/2019 pada 9 Desember 2019 tentang Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut adalah susunan dewan dan direksi baru Garuda:

Komisaris

  1. Komisaris Utama: Triawan Munaf
  2. Wakil Komisaris Utama: Chairal Tanjung
  3. Komisaris Independen: Yenny Wahid & Elisa Lumbantoruan
  4. Komisaris: Peter Gontha

Direksi

  1. Direktur Utama: Irfan Setiaputra
  2. Wakil Direktur Utama: Dony Oskaria
  3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Fuad Rizal
  4. Direktur Operasional: Tumpal Manumpak Hutapea
  5. Direktur Human Capital: Aryaperwira Adileksana
  6. Direktur Teknik: Rahmat Hanafi
  7. Direktur Layanan, Pengembangan Usaha dan IT: Ade R. SUsardi
  8. Direktur Niaga dan Kargi: M. Rizal Pahlevi

SUMBER: Antara

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Sindiran Erick Thohir soal keuangan Telkom

Avatar

Published

on

indoplaces.com

Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia menyentil soal kinerja keuangan dari perusahaan terbesar di sektor informasi dan komunikasi lengkap, PT Telekomunikasi Indonesia (persero), hari Rabu (13/2). Pasalnya, Erick meminta pihak Telkom untuk ubah kinerja perusahaannya.

Pendapatan Telkom dari jasa dan jaringan telekomunikasi menurut data tahun 2017 sebesar Rp22,14 triliun dengan anak perusahaan sebanyak 13 perusahaan.

Perubahan ini perlu dilakukan apabila tidak ingin tertinggal karena disrupsi teknologi yang sudah tidak memungkinkan untuk dihentikan di era bisnis pada saat ini.

Telkom diminta untuk tidak terus bergantung pada pendapatan dari PT Telekomunikasi Seluler, karena memang pendapatan terbesar berasal dari sana sebanyak 70%.

“Mending gak ada Telkom. Langsung saja (Telkomsel) milik Kementerian BUMN. Dividennya dipastikan akan jelas. Karena itu, kami berharap ke depannya bisa berubah,” ucap Erick.

Sindirannya ini memang bisa dimaklumi. Dalam lima tahun kebelakang, kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia cenderung lambat.

Rangkuman tiga tahun terakhir dari 2015 hingga 2017 pendapatan Telkom masih masuk pada dua digit dan terkesan positif. Tetapi, memasuki tahun 2018, pendapatan hanya masuk pada satu digit saja, sehingga terkesan negatif.

Data 2015 pendapatan Telkom sebesar Rp14,47 triliun, pada tahun 2016 laba naik sebesar 6,97%.

Namun, perseroan mencatat pertumbuhan utang yang sebesar 23,24% dari Rp55,83 triliun jadi Rp72,74 triliun di tahun 2015.

Pada tahun 2016 pun laba naik sebanyak 25%, di mana pada tahun 2015 sebesar Rp15,48 triliun naik menjadi Rp19,35 triliun.

Kinerja keuangan perusahaan melambat karena kenaikan utang yang besar. Kenaikan yang terbesar sebanyak 14,41% di tahun 2016 sebesar Rp19,35% namun di tahun 2017, melonjak menjadi Rp22,14 triliun.

Tren lonjakan utang masih terus terjadi di tahun 2019, naik 10,85% setara dengan Rp98,54 triliun di kuartal III tahun 2019. Aset perusahaan berdampak juga yang naik sedikit sebesar 4,26% saja atau sebesar Rp214,00 triliun di kuartal III tahun 2019.

SUMBER: CNN

Continue Reading

Berita

Gubernur Bali menerbitkan tata kelola arak Bali

Avatar

Published

on

Pixabay
Wayan Koster selaku Gubernur Bali merilis regulasi yang akan mengatur tata kelola minuman tradisional khas Bali, arak dan lainnya dalam Peraturan Gubernur no. 1/2020.
Pergub tersebut berisikan tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.
“Pergub ini sudah disetujui oleh Kementerian Dalam negeri dan sudah diundangkan di 29 Januari 2020. Saya harap, dengan diaturnya dalam Pergub, maka minuman tradisional khas Bali akan menjadi kekuatan ekonomi kami dengan basis kearifan dan kerakyatan lokal,” ujar Koster saat sedang melakukan sosialisasi tentang Pergub tersebut, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar.
Menurutnya, dengan terbitnya Pergub Bali yang berisi IX Bab dan ada 19 pasal tersebut memiliki latar belakang arak, brem, dan tuak Bali adalah salah satu keragaman budaya di Bali.
“Ini perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dipelihara untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis budaya sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” jelasnya.
Koster kemudian merinci luas dari Pergub tersebut yang meliputi perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan, mitra usaha, branding dan promosi, pengawasan dan pembinaan, peran masyarakat, sanksi admin, dan dana.
Terkait arak, tuak, dan brem bali dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk upacara agama. Pemeliharaan, pemanfaatan dan perlindungan dilakukan oleh organisasi daerah sesuai wewenangnya.
Ia juga menegaskan bahwa dengan keluarnya pergub ini, untuk produsen, distributor juga sub distributor minuman tradisional ini diharuskan untuk memiliki izin.
“Semuanya harus legal, biar semuanya nyaman. Saya mohon sekali, Pergub ini dijalankan dengan niat yang baik untuk waktu yang panjang di masa mendatang. Jangan sampai disalahgunakan,” jelas Koster.
Koster juga mengungkapkan keinginannya agar tata kelola hulu ke hilir bisa benar dan sehat.
“Hal ini sebagai upaya kita bersama membangun perekonomian yang sehat. Supaya jangan nanti malah menjadi objek yang dikejar oleh aparat hukum,” lanjutnya.
Sebenarnya arak dan tuak Bali sudah terkenal, tetapi perkembangannya terhambat oleh Peraturan Presiden tentang aturan produksi minuman beralkohol tradisional yang masuk dalam daftar negatif.
“Untunglah ada jalan keluar, dengan mengaturnya dalam regulasi berupa Pergub,” tuturnya.
Pergub tersebut mengatur minuman fermentasi khas Bali hanya bisa dijual di tempat tertentu di Bali, maupun diluar Bali atau ekspor dengan ketentuan UU.
“Minuman ini juga dilarang dijual ke anak di bawah umur dan atau anak sekolah,” ia juga berpesan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah agar segera mengurus HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari petani.
Juga mengharapkan peran BPOM untuk memberikan pembinaan pada petani minuman tradisional dari rasa dan kualitasnya. “Dengan demikian minuman tradisional kita bisa disuguhkan ke hotel-hotel, bandara, ataupun acara makan malam di gubernuran,”
Ia juga memiliki rencana untuk mengadakan Festival Minum Arak Bali yang di mana nantinya akan ada perlombaan minum arak yang paling banyak dan tidak mabuk yang akan menjadi juara.
SUMBER: Antara

Continue Reading

Berita

Rafli Kande terkait legalisasi ganja: dari sisi agama, ganja tidak haram

Avatar

Published

on

Pixabay

Setelah Rafli Kande, salah satu anggota di DPR, fraksi PKS Aceh, mengusulkan ganja perlu diekspor dan dilegalkan untuk tujuan medis banyak bermunculan macam-macam komentar dari khalayak publik.

Rafli memaparkan pesan singkatnya pada Kompas.com perihal tujuan usulannya itu, Sabtu (1/2).

Menurutnya, ganja bisa menjadi komoditi pengeksporan Indonesia guna menaikkan perdagangan di tingkat global antara Indonesia dan negara-negara EFTA yang ada di kerangka persetujuan mitra ekonomi komprehensif.

Usulannya ia papar pada raker bersama Kemendag RI tempo hari.

Menurut Rafli, konsep melegalkan ganja Aceh ini adalah mekanisme dalam memanfaatkan daun ganja yang diperuntukkan dalam bahan baku medis dan hal yang berhubungan dengannya agar bisa diekspor secara global pada negara-negara yang membutuhkan.

Apabila konsep tersebut disetujui, akan ada aturan pada regulasi dan akan dikawal oleh negara.

“Melalui perjanjian perdagangan bebas, ada produk unggulan dari kita yang akan kita ekspor ke pasar dunia termausk ganja Aceh,” jelas Rafli.

Rafli kemudian menambahkan apabila nanti Aceh bisa menjadi zona khusus untuk menanam ganja. Lokasinya berada di wilayah yang selama ini ganja tumbuh dengan subur di Aceh.

Menurutnya, memanfaatkan ganja untuk medis sudah digunakan dan diakui di sejumlah negara maju.

Tetapi, di Indonesia terbelenggu oleh UU no. 35 /2009 dalam Pasal 8 (1), perihal Narkotika Golongan 1 tidak diperbolehkan untuk digunakan pada kebutuhan medis.

“Jika pemerintah serius mau mengelola dengan bijak, tinggal kita ajak teman-teman DPR dan institusi yang terkait, kita revisi ulang, yang penting kita harus bisa tutup celah soal penyalahgunaan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara hukum dalam agama, tumbuhan ganja tidaklah haram. Benda itu jadi haram apabila disalahgunakan.

“legalisasi ganja Aceh ini untuk komoditi ekspor yang berperan sebagai bahan baku kebutuhan medis juga turunannya. Bukan buat disalahgunakan dan digunakan secara bebas,” tutupnya.

SUMBER: Kompas

Continue Reading

Trending