Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?
Connect with us

Politik

Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?

Avatar

Published

on

remotivi.or.id

Diketahui bahwa Helmy Yahya sudah diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawasan stasiun TV tersebut. Kabar ini didapat dari surat pemberhentian Helmy yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengawasan TVRI, Arief Hidayan Thamrin. Surat ini diedarkan Kamis, 15 Januari.

Pada waktu sebelumnya, Desember tahun 2019, Helmy sempat pula dinonaktifkan dari kedudukannya oleh Dewan Pengawas. Dengan status ini, Helmy lalu diberhentikan. Ini artinya bahwa Helmy sudah tidak bisa lagi menikmati tunjuangan kinerja yang semestinya diterima pada seluruh pegawai TVRI.

Tahun ini, pegawai TVRI akan dapat tunjangan kinerja sebesar Rp1,5 juta sampai Rp21,9 juta. Pemberian tunjangan tersebut terbagi ke 17 jenjang jabatan atau kelas.

Tetapi tunjangan ini tidak diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu dan pegawai yang sementara nonaktif atau diberhentikan. Artinya, Helmy tidak akan lagi menerima tunjangannya sejak Desember lalu.

Lalu tunjangan juga tidak diberikan pada pegawai yang dihentikan dari jabatan organiknya dengan langkah diberikannya uang tunggu dan belum dihentikan sebagai status pegawai dan pegawai yang diberi cuti yang di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Kelompok terakhir yang juga tidak mendapatkan tunjangan adalah pegawai yang mendapat remunerasi. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah menjadi PP no. 74 tahun 2012 perihal Perubahan atas PP no. 21 tahun 2005.

SUMBER: Tempo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Trump lolos dalam pemakzulan

Avatar

Published

on

Pixabay

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump gagal untuk digulingkan dalam sidang pemakzulannya.

Ia dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang merintangi Kongres dan atas penyalahgunaan kekuasaannya.

Mayoritas dari senator memberikan pernyataan bahwa mereka tidak nyaman dengan kampanye Trump pada Ukraina. Kampanye tersebut menghasilkan dua pasal dari pemakzulan.

Namun, syarat untuk mencapai ke bar Konstitusi adalah sebanyak dua per tiga senator harus pilih ‘bersalah’ tentang pelanggaran ringan dan kejahatan tinggi untuk mengeluarkan dan menghukum Trump dari kedudukannya.

Dilansir dari Associated Press, hasil dari pemungutan suara dalam dakwaan pertama; penyalahgunaan kekuasaan, tercatat sebanyak 52 suara menolak atas dakwaan tersebut, dan 48 suara setuju.

Pada dakwaan tersebut, senator Mitt Romney dari Partai Republik ada di kubu Demokrat menyatakan bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya.

Dalam dakwaan kedua, perihal merintangi Kongres, sebanyak 53 suara menolak dan 47-nya setuju. Lindsey Graham, Senator partai Republik mengungkapkan rasanya seusai voting yang menyelamatkan Presiden AS dari pemakzulan.

“Saya merasa tenang,” ucap Graham.

Setelah sidang ini, kongres memasuki masa istirahat selama satu minggu.

SUMBER: Detik

Continue Reading

Politik

Gugatan pasal syarat pembuatan SIM pada MK

Avatar

Published

on

Pixabay

Roslianna Ginting dan Marcell Kurniawan adalah warga yang mengikuti kursus mengemudi di Depok yang mengajukan gugatan atas UU no. 22 tahun 2009 dalam Pasal 77 Ayat 3 pada Mahkamah Konstitusi.

Mereka ingin mencabut frasa ‘belajar sendiri’ yang menjadi salah satu cara untuk masyarakat agar bisa peroleh Surat Izin Mengemudi.

Menurut pernyataan Marcell dan Roslianna, sebagai Training Director The Real Driving Center dan pemilik pelatihan mengemudi di mana ia bekerja, sudah memberikan permohonan pengujian terhadap pasal tersebut, Selasa (28/1).

Permohonan tersebut sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi di hari yang sama dengan tanda terima bernomor 1948-0/PAN.MK/1/2020.

Secara keseluruhan dalam Undang Undang nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 77 Ayat 3 tersebut berisi tentang syarat mendapatkan SIM dengan bunyi, “Untuk mendapatkan SIM, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendididkan dan pelatihan atau belajar sendiri.”

Dari bunyi pasal tersebut terdapat dua cara untuk calon pengemudi dapatkan SIM yaitu melalui belajar sendiri dan pendidikan serta pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan ini dimaksudkan pada latihan kursus mengemudi di agen resmi yang sudah diatur oleh Pasal 78 tentang penyelenggaraan kursus oleh lembaga yang sudah mendapatkan izin dan memiliki akreditas dari pemerintah.

Sementara, ‘belajar sendiri’ yang tertulis tidak dijelaskan secara rinci pada UU tersebut.

Pasalnya, ‘belajar sendiri’ ini menurut Marcell bertentangan dengan yang ada di Pasal 77 Ayat 1.

Artinya, jika ada calon pengemudi yang mengendarakan kendaraan dengan tujuan belajar sendiri tetapi masih belum memiliki SIM, ia sudah melanggar Pasal 77 Ayat 1. Semestinya calon pengemudi tidak dibolehkan untuk belajar sendiri.

Keterangan resmi sebut bahwa pertentangan ini membuat rancu dan hukum yang tidak pasti.

Saat dihubungi pada Rabu (29/1), Marcell menjelaskan bahwa ‘belajar sendiri’ ini memberikan dampak yang negatif pada kondisi dan situasi lalin Indonesia. Seperti membiarkan orang yang sebenarnya tidak kompeten untuk dapat SIM tapi diberi izin untuk mengemudi.

“Ini fakta. Di gugatan ini saya sertakan link artikel tentang kejadian kecelakaan akibat orang yang sedang belajar mengemudi di jalanan,” ujarnya, “Kalau kita lihat dari fakta kecelakaan lalin terbesar adalah human error menurut Korlantas Polri.”

Human error ini bisa disimpulkan bahwa bisa jadi mereka tidak memiliki edukasi yang benar karena memang pengemudi tersebut tidak melewati proses pelatihan atau sertifikasi kompetensi yang valid.”

Pihak dari Korlantas Polri menolak memberikan pernyataan perihal gugatan tersebut padahal sudah mengetahui info gugatan terkait.

Marcell menambahkan bahwa dirinya tidak melihat keterkaitan gugatan tersebut ada di Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 yang sudah DPR setujui sebanyak 50 rancangan UU.

“Ini [saya] baru tahu [soal Prolegnas 2020], engga ada keterkaitannya di situ,” tutur Marcell.

SUMBER: CNN

Continue Reading

Politik

Mahkamah Internasional akan keluarkan putusan soal Myanmar

Avatar

Published

on

Pixabay

Pada hari Kamis (23/1), Mahkamah Internasional memutuskan perihal permintaan langkah darurat oleh Gambia, negara yang menuduh Myanmar sudah melakukan genosida pada penduduk minor Muslim Rohingya.

Negara kecil dari benua Afrika tersebut mengajukan gugatan hukum pada badan tertinggi PBB, Mahkamah Internasional, yang punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa negara, di bulan November. Gambia menuduh Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida tahun 1948.

Kasus ini belum disidangkan penuh dan putusan di hari Kamis hanya menyangkut soal permintaan Gambia tersebut. Belum ada petunjuk perihal bagaimana Mahkamah Internasional akan memberikan putusan akhir, yang mungkin akan memakan waktu yang lama.

Gambia meminta untuk segera mengambil langkah pencegahan terhadap Myanmar, seperti melindungi negara-negara bagian. Langkah yang Gambia maksud adalah menghentikan kekerasan Myanmar segera.

Gambia pun meminta hakim untuk memerintahkan Myanmar agar memberi akses bagi para badan PBB untuk menyelidiki dugaan tersebut.

Sebanyak 730.000 orang lebih dari Rohingya melarikan diri untuk selamat dari militer Myanmar yang sudah melakukan tindakan kekerasan di tahun 2017. Penduduk Rohingya kemudian terpaksa untuk tinggal di perkemahan kotor yang terletak di dekat perbatasan Bangladesh.

Penyelidik dari PBB menilai tindakan militer tersebut dilakukan dengan berniat ‘melakukan genosida’.

Sidang yang dilaksanakan selama satu pekan penuh di bulan Desember tersebut, Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar meminta agar panel 17 hakim menghentikan kasus ini.

Walau ia mengakui kemungkinan militer Myanmar menggunakan kuasa yang tidak seimbang hingga warga sipil banyak yang terbunuh, Suu Kyi berkata bahwa tindakan tersebut bukanlah genosida.

SUMBER: Antara

Continue Reading

Trending