Survey: Mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan 3 e-wallet
Connect with us

Berita

Hasil survei mayoritas masyarakat Indonesia minimal gunakan 3 e-wallet

Avatar

Published

on

Pixabay

Ipsos Indonesia telah mencatat pembayaran digital yang tumbuh dengan pesat di masyarakat Indonesia selama tahun 2019. Hal tersebut terungkap dari keluarnya hasil survei yang dilakukan oleh Ipsos Indonesia mengenai riset kebiasaan penduduk Indonesia terhadap penggunaan alat bayar digital.

“Di mana menurut data dari Bank Indonesia, selama tahun 2019 saja telah terjadi 4,7 juta jumlah transaksi cashless, dan Rp 128 triliun volume transaksi cashless di Indonesia, sehingga evolusi pembayaran sudah terjadi dengan pesatnya,” kata Soeprapto Tan sebagai Managing Director Ipsos Indonesia saat berbicara di acara Ipsos Marketing Summit 2020: Indonesia The Next Cashless Society, yang diselenggarakan di Pullman Central Park, Jakarta, hari Rabu 15 Januari.

Hal ini dipengaruhi dengan hadirnya digitalisasi dan teknologi di Indonesia, yang mampu merubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal menggunakan alat pembayaran.

Survei ini dilakukan kepada 1.000 responden. Responden tersebut diambil dari masyarakat yang bermukim di pulau Jawa sebanyak 66%, pulau Sumatera sebanyak 21%, pulau Kalimantan sebanyak 6%, Sulawesi sebanyak 4%, pulau Bali sebanyak 4% dan Nusa Tenggara sebanyak 1%. Dari hasil tersbeut muncul beberapa fakta yang menarik. Sebanyak 25% dari responden menggunakan pembayaran digital dikarenakan dengan membayar digital, memberikan mereka pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan 26% merasa aman, yakin, dan nyaman.

Lewat studi the Nextless Cashless Society memberikan penjelasan bahwa konsumen menggunakan lebih dari satu dompet digital atau e-wallet, rasionya 21%. dan 28% menggunakan dua e-wallet, sementara 47% menggunakan 3 e-wallet atau lebih, dan yang paling banyak digunakan adalah Gopay dan OVO.

Penelitian ini pun mengungkapkan soal pola dari kebiasaan masyarakat saat menggunakan kartu non tunai, yaitu e-money. Flazz adalah kartu yang sangat sering digunakan untuk bertransaksi. Sebanyak 47% memiliki sebanyak satu kartu, 30% memiliki dua, dan 23% nya memiliki tiga/lebih kartu non tunai.

Penggunaan ini sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktifitas keuangan seperti pembayaran tagihan listrik, belanja, membayar saat makan di restoran, pembayaran alat transportasi, tiket bioskop, dan layanan digital lainnya.

SUMBER: Merdeka

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Selain masalah sperma, ini penyebab lain pria susah punya anak

Avatar

Published

on

Untuk memiliki keturunan adalah salah satu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Sementara, menurut data dari World Health Organization (WHO) dalam penelitiannya mengatakan bahwa satu dari dua pasangan yang ada di negara berkembang memiliki masalah pada infertilitas, khususnya pasangan yang ada di Indonesia.

Menurut studi hasil dari American Society for Reproductive Medicine, didefinisikan bahwa infertilitas bisa diartikan dengan sebuah kegagalan untuk mengandung setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa pengaman yang dilakukan selama 12 bulan atau mungkin lebih.

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kekayaan yang besar beserta gaya hidupnya dengan signifikan sudah memunculkan sejumlah masalah baru yang bisa mempengaruhi infertilitas. Seperti halnya masalah usia, kebiasaan dalam merokok, dan berat badan.

Selama ini stigma yang berkembang di pandangan masyarakat adalah jika wanita sebagai penyebab utama dari faktor infertilitas. Ini dikatakan oleh Ahli fertilitas Eeson Sinthamoney, dari Sunfert International Fertility Centre, Kuala Lumpur, karena menurutnya padahal kedua pihak pasangan memiliki potensi dari masalah fertilitas. “Penemuan kami hampir 40% pasangan disebabkan oleh kedua pihak bukan salah satu, dan hal tersebut cukup umum,” ujar Eeson, setelah ditemui pada sebuah acara program “Harapan Dua Garis” di Malaysia Healthcare Travel Council yang digelar di Jakarta, Rabu (15/1).

Berikut adalah faktor infertilitas pada pria:

  1. Masalah sperma

Terdapat masalah pada jumlah, normalitas atau mobilitas sperma. Menurut Eeson, kualitas atau jumlah sperma yang rendah ditemukan pada pria dengan persentasi 40% hingga 50% pasangan. Kondisi sperma pun berpengaruh, apakah tidak sehat atau sehat. Maka, Eeson menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter atau ahli.

2. Kesulitan ereksi

Disejumlah kasus, beberapa pasangan yang telah mengerti konsep hubungan seksual dengan benar, tetapi masih sulit untuk dikerjakan. Akibatnya salah satu pasangan tidak bisa memuaskan pasangannya karena mengaku mengalami kesulitan. Kondisi ini disebut dengan istilah disfungsi seksual untuk pria ejakulasi dini atau kesulitan mempertahankan ereksi dalam waktu yang lama. Kalau tidak segera diobati malah akan menyebabkan infertilitas.

3. Gaya hidup

Pria yang memiliki kebiasaan merokok dan meminum minuman keras, menurut Eeson, memiliki potensi untuk memiliki masalah infertilitas, karena efek dari kebiasaan buruk ini akan langsung memengaruhi kondisi si sperma. “Selain rokok juga soal berat badan, jika Anda kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, Anda harus mencoba dan mencapai berat badan yang sehat gaar terhindar dari infertilitas,” jelasnya.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Politik

Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?

Avatar

Published

on

remotivi.or.id

Diketahui bahwa Helmy Yahya sudah diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawasan stasiun TV tersebut. Kabar ini didapat dari surat pemberhentian Helmy yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengawasan TVRI, Arief Hidayan Thamrin. Surat ini diedarkan Kamis, 15 Januari.

Pada waktu sebelumnya, Desember tahun 2019, Helmy sempat pula dinonaktifkan dari kedudukannya oleh Dewan Pengawas. Dengan status ini, Helmy lalu diberhentikan. Ini artinya bahwa Helmy sudah tidak bisa lagi menikmati tunjuangan kinerja yang semestinya diterima pada seluruh pegawai TVRI.

Tahun ini, pegawai TVRI akan dapat tunjangan kinerja sebesar Rp1,5 juta sampai Rp21,9 juta. Pemberian tunjangan tersebut terbagi ke 17 jenjang jabatan atau kelas.

Tetapi tunjangan ini tidak diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu dan pegawai yang sementara nonaktif atau diberhentikan. Artinya, Helmy tidak akan lagi menerima tunjangannya sejak Desember lalu.

Lalu tunjangan juga tidak diberikan pada pegawai yang dihentikan dari jabatan organiknya dengan langkah diberikannya uang tunggu dan belum dihentikan sebagai status pegawai dan pegawai yang diberi cuti yang di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Kelompok terakhir yang juga tidak mendapatkan tunjangan adalah pegawai yang mendapat remunerasi. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah menjadi PP no. 74 tahun 2012 perihal Perubahan atas PP no. 21 tahun 2005.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

RUU Pertahanan di Prolegnas, YLBHI: Percuma kalau pake draf lama

Avatar

Published

on

doripos.com

YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah meminta rancangan RUU Pertahanan agar dibahas dan dikaji ulang dari awal. Penyebabnya, RUU yang masuk ke dalam daftar 50 Prolegnas priotitas tahun 2020 ini pada sebelumnya telah menuai kontroversi dikarenakan sudah dianggap lebih untung pada pengusaha besar dan juga bertentangan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

“Pembahasan RUU Pertahanan ini harus dimulai dari awal. Kalau masih dengan draf yang lama, ya percuma saja,” ujar Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI setelah dihubungi oleh Tempo, Jumat (17/1).

Dari hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga swadaya seperti YLBHI juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beserta tokoh akademik dari UGM, ada sebanyak 4 masalah besar di dalam draf RUU Pertahanan ini sebelumnya. Empat masalah tersebut adalah penutupan akses masyarakat pada lahan, kriminalisasi ke masyarakat, memudahkan investasi lahan, dan penghilangan hak atas tanah.

“Isinya sangat bertentangan dengan UUPA dan visi kerakyatan,” ujarnya. Maka itu, semua ketentuan dalam RUU ini harus di-drop, bahas dari awal. Bukan bahas lagi pasal ke pasal.

Menurut pendapat Siti, draf RUU ini di masa mendatang harus bisa memenuhi beberapa poin prasyarat. Yang pertama, musti dipastikan bahwa tidak lagi bertentangan dengan TAP MPR no. IX/2001 dan UUPA tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan SDA. Lalu, yang kedua adalah diharuskan untuk mampu mewujudkan keadilan dalam agraria, terutama menghapus ketimpangan dari penguasaan agraria.

Tiga, mengatur dalam penyelesaian konflik agraria dengan dilandasi hak-hak bagi masyarakat yang jadi korban perampasan lahan oleh negara maupun korporasi. “Jadi dari sisi filosofinya, draf RUU yang sudah bertentangan dengan UUPA, sehingga harus dibatalkan semuanya,” lanjut Siti.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Trending