Bantahan Pangeran William dan Harry • Malang Post News
Connect with us

Politik

Bantahan Pangeran Harry dan William soal gertakan dan hubungan retak

Avatar

Published

on

townandcountrymag.com

Pangeran William dan Pangeran Harry menyangkal cerita tentang keretakan persaudaraannya yang disebabkan Harry digertak oleh William yang dibuat oleh surat kabar di Inggris.

Saudara kakak beradik tersebut dengan tegas berkata bahwa cerita yang diumumkan oleh Times of London adalah salah. Hal ini disampaikan lewat pernyataan yang didapatkan oleh People Magazine, hari Selasa 14 Januari.

“Meski bantahan jelas, sebuah kisah palsu muncul di koran Inggris hari ini yang berspekulasi tentang hubungan antara The Duke of Sussex dan The Duke of Cambridge,” jelas pernyataannya tersebut.

“Bagi kakak beradik yang sangat peduli dengan masalah kesehatan mental, penggunaan bahasa yang menghasut dengan cara ini ofensif dan berpotensi berbahaya,” lanjutnya.

Sejauh ini Pangeran William belum berpendapat pada publik atas keputusan adik dan adik iparnya, Pangeran Harry & Meghan Markle yang memilih mundur dari kerajaan Inggris.

Pihak-pihak yang ada dilingkaran istana memberitahu kepada People tentang jarak antara Harry dan William adalah hal yang normal untuk masa dewasanya mereka.

“Setelah kematian ibunda, Putri Diana, tahun 1997, keduanya tercampur dengan masa lalu yang kelam,” ucap Robert Lacey, sejarawan kerajaan.

Ia melanjutkan hal ini tidak dapat dihindar. Ketika Harry dan William tumbuh dan berkembang dengan kepribadian masing-masing, kebersamaan tidak akan berlaku lagi.

Pertemuan yang dibuat oleh Ratu Elizabeth II di Sandringham, Senin (13/1) adalah kali pertama seluruh anggota inti keluarga kerajaan berkumpul setelah Remembrance Day 2019 lalu.

SUMBER:Liputan6

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?

Avatar

Published

on

remotivi.or.id

Diketahui bahwa Helmy Yahya sudah diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawasan stasiun TV tersebut. Kabar ini didapat dari surat pemberhentian Helmy yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengawasan TVRI, Arief Hidayan Thamrin. Surat ini diedarkan Kamis, 15 Januari.

Pada waktu sebelumnya, Desember tahun 2019, Helmy sempat pula dinonaktifkan dari kedudukannya oleh Dewan Pengawas. Dengan status ini, Helmy lalu diberhentikan. Ini artinya bahwa Helmy sudah tidak bisa lagi menikmati tunjuangan kinerja yang semestinya diterima pada seluruh pegawai TVRI.

Tahun ini, pegawai TVRI akan dapat tunjangan kinerja sebesar Rp1,5 juta sampai Rp21,9 juta. Pemberian tunjangan tersebut terbagi ke 17 jenjang jabatan atau kelas.

Tetapi tunjangan ini tidak diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu dan pegawai yang sementara nonaktif atau diberhentikan. Artinya, Helmy tidak akan lagi menerima tunjangannya sejak Desember lalu.

Lalu tunjangan juga tidak diberikan pada pegawai yang dihentikan dari jabatan organiknya dengan langkah diberikannya uang tunggu dan belum dihentikan sebagai status pegawai dan pegawai yang diberi cuti yang di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Kelompok terakhir yang juga tidak mendapatkan tunjangan adalah pegawai yang mendapat remunerasi. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah menjadi PP no. 74 tahun 2012 perihal Perubahan atas PP no. 21 tahun 2005.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

RUU Pertahanan di Prolegnas, YLBHI: Percuma kalau pake draf lama

Avatar

Published

on

doripos.com

YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah meminta rancangan RUU Pertahanan agar dibahas dan dikaji ulang dari awal. Penyebabnya, RUU yang masuk ke dalam daftar 50 Prolegnas priotitas tahun 2020 ini pada sebelumnya telah menuai kontroversi dikarenakan sudah dianggap lebih untung pada pengusaha besar dan juga bertentangan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

“Pembahasan RUU Pertahanan ini harus dimulai dari awal. Kalau masih dengan draf yang lama, ya percuma saja,” ujar Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI setelah dihubungi oleh Tempo, Jumat (17/1).

Dari hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga swadaya seperti YLBHI juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beserta tokoh akademik dari UGM, ada sebanyak 4 masalah besar di dalam draf RUU Pertahanan ini sebelumnya. Empat masalah tersebut adalah penutupan akses masyarakat pada lahan, kriminalisasi ke masyarakat, memudahkan investasi lahan, dan penghilangan hak atas tanah.

“Isinya sangat bertentangan dengan UUPA dan visi kerakyatan,” ujarnya. Maka itu, semua ketentuan dalam RUU ini harus di-drop, bahas dari awal. Bukan bahas lagi pasal ke pasal.

Menurut pendapat Siti, draf RUU ini di masa mendatang harus bisa memenuhi beberapa poin prasyarat. Yang pertama, musti dipastikan bahwa tidak lagi bertentangan dengan TAP MPR no. IX/2001 dan UUPA tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan SDA. Lalu, yang kedua adalah diharuskan untuk mampu mewujudkan keadilan dalam agraria, terutama menghapus ketimpangan dari penguasaan agraria.

Tiga, mengatur dalam penyelesaian konflik agraria dengan dilandasi hak-hak bagi masyarakat yang jadi korban perampasan lahan oleh negara maupun korporasi. “Jadi dari sisi filosofinya, draf RUU yang sudah bertentangan dengan UUPA, sehingga harus dibatalkan semuanya,” lanjut Siti.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

Ahli hukum setuju masa jabatan DPR dibatasi

Avatar

Published

on

KOMPAS.com

Dr. Johanes Tuba Helan, S.H. M.Hum., sebagai ahli hukum administrasi negara di Universitas Nusa Cendana (Undana) menyetujui jika masa jabatan untuk anggota DPR dibatasi.

Menurutnya, saat di Kupang, hari Kamis (16/1) pembatasan ini di dalam sistem demokrasi, seluruh pejabat politik, termasuk pejabat legislatif dan eksekutif waktu jabatnya harus dibatasi.

Ia mengemukakan pendapat ini karena terkait ketentuan masa jabat DPRD, DPD, DPR dengan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Ignatius Supriyadi, Advokat, telah melempar gugatan terhadap MK dengan beberapa pasal seperti Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan juga Pasal 376 ayat (4) UU No. 17 tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Diantara pasal-pasal tersebut, ada pasal yang mengatur tentang masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD yang menyatakan bahwa batas jabat adalah selama 5 tahun dan berakhir saat anggota legislatif yang baru sudah bersumpah atau berjanji.

Ignatius menilai pasal itu bisa menimbulkan multitafsir dan tidak ada kepastian hukumnya. Hasilnya, kursi yang ada di DPR, DPD, dan DPRD telah diduduki oleh orang-orang yang sudah lama menjabat.

Johanes juga berkata bahwa semenjak dua tahun yang lalu, ia telah membuat wacana tentang perlunya pembatasan masa jabat, tapi ia tidak mendapatkan respon apapun.

“Kalau sekarang ada warga negara yang mengajukan gugatan ke MK, maka ini adalah momentum bagi MK untuk mengambil keputusan secara adil,” tutur Johanes.

Menurutnya, pembatasan untuk di DPR ini sangatlah penting karena supaya kader-kader muda bisa mendapatkan kesempatan, atau yang kita kenal dengan regenerasi jabatan.

“Kalau tidak ada pembatasan, maka hanya orang-orang itu saja yang menjadi anggota PDR seumur hidup. Tidak ada regenerasi sama sekali,” tegas mantan Kepala Ombudsman NTT-NTB.

Selain itu, mencegah potensi terjadinya korupsi, karena menurutnya, orang yang sudah sangat lama duduk di jabatan-jabatan tersebut akan sangat mudah pula untuk melakukannya.

SUMBER: Antara

Continue Reading

Trending