Matahari tertinggalkan, RI diserbu ritel luar • Malang Post News
Connect with us

Berita

Matahari tertinggalkan, RI diserbu ritel luar

Avatar

Published

on

Pixabay

Pada kuartal 6-2019 dari catatan Colliers International yang berada di Indonesia, seluruh tingkat okupansi ritel di kota DKI Jakarta menurun sampai 3,9%. Merosotnya okupansi ritel diakibatkan karena belum mampunya untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Kalau konsepnya gitu-gitu aja, siap-siap ditinggalin, siap-siap aja kosong,” kata Ferry Salanto sebagai Senior Associate Director Colliers Ferry saat ditemui di Gedung World Trade Center I, Jaksel, hari Rabu.

Sementara, pergeseran memang terjadi atas minat konsumen yang lebih tertarik kepada makanan, baju, atau produk dan barang tertentu dari pada belanja di tempat ritel.

Dari pergeseran ini, Ferry berkata untuk ritel lokal seperti Matahari ini sudah mulai ditinggali oleh konsumen yang asalnya sangat beken. Kini konsumen lebih tertarik dengan ritel yang memiliki merk dari luar seperti H&M dan Uniqlo.

“Untuk tenant, minuman dan makanan masih menjadi tenant yang mendominasi dan paling aktif, sekarang banyak kan makanan yang sedikit-sedikit jadi tren seperti kafe, camilan-camilan. Terus anak mudanya lebih suka belanja di toko-toko baju kaya H&M, Uniqlo, gitu-gitu lah, kalau Matahari itu sudah mulai ditinggalkan,” jelasnya.

Berikutnya, harga sewa yang cenderung naik dibandingkan dengan tahun lalu.

Selama tahun 2019, tarif sewa ritel untuk kelas atas dimulai dengan biaya Rp529.267/meter persegi/bulan yang naik dari 2018 seharga Rp502.222/meter persegi/bulan.

“Pertumbuhan tarif sewa lebih dikarenakan akan masuknya pasok baru dengan kualifikasi atas. Kemudian, secara tren pemilik ritel juga akan fokus dengan penjulan produk pada satu segmen tertentu. Sedangkan, penjualan produk untuk kelas yang lebih beragam dapat dilakukan oleh retailer besar,” tutup Ferry.

 

SUMBER: Detik

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Basarnas masih mencari seorang gadis tenggelam di Sungai Lubai

Avatar

Published

on

ANTARA

Tim Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sampai hari ini, Rabu (22/1) masih melakukan pencarian seorang korban tenggelam. Kejadian ini terjadi di Desa Aur, Kec. Lubai, Muara Enim, Sumsel.

“Tim sejak hari Selasa, 21 Januari, sampai hari ini masih terus melakukan pencarian korban,” kata Dayu Willy, Humas Basarnas Palembang.

Sewaktu malam, telah ditemukan korban dengan nama Aisyah, katanya. Di hari ini masih terus lanjut pencarian korban lain dengan nama Yulia.

Setelah mendapatkan laporan ini dari masyarakat sekitar, tim segera terjun ke sungai untuk pencarian korban kedua, Selasa 21 Januari.

Pencarian dimulai pukul 16.30 WIB di hari Selasa sampai dini hari Rabu, sekitar pukul 02.20 WIB sepanjang sungai.

Tim lalu menemukan Aisyah 100 meter dari titik kejadian. Ia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

“Dini hari tadi kami temukan salah satu korban meninggal dunia bernama Aisyah. Kami pun membawa jenazah Aisyah ke rumah duka,” ujarnya.

Pencarian korban Yulia kembali dilakukan hari Rabu (22/1) bersama masyarakat.

Pencarian di mulai pagi hari pukul 07.00 WIB menggunakan dua perahu karet. Tim melaju sejauh 1 Km arah timur mengikuti arus.

Diberitakan sebelumnya, dua gadis terbawa arus sungai dan tenggelam di Desa Aur, Kec. Lubai, Muara Enim, Sumsel pada hari Selasa, 21 Januari. Keduanya sedang bermain air memakai ban mobil.

Husni Fauzi, Kepala Desa Aur, berkata bahwa korban Yulia Sandra (14 tahun) dan korban Aisyah (14 tahun) tenggelam karena arus yang deras yang mengakibatkan ban yang mereka gunakan terbalik.

“Kami segera laporkan soal kejadian itu. Sejak Selasa sore hingga kini dilakukan pencarian,” katanya.

SUMBER: Antara

Continue Reading

Berita

Pencatatan perkawinan jadi isu penting pekerja migran di Sarawak

Avatar

Published

on

Pixabay

Yonni Triprayitno, Konsul Jenderal Republik Indonesia, Kuching, Malaysia, berkata bahwa pencatatan terhadap perkawinan masih menjadi isu yang penting di lingkungan pekerja migran dari Indonesia yang bekerja di wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang terhubung di Indonesia.

“Hingga saat ini KJRI di Kuching, Sarawak, mencatat sekitar 130 ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sekitar 52 perusahaan kebun kelapa sawit di seluruh wilayah Sarawak,” sebutnya, Pontianak, hari Rabu 22 Januari.

“Jumlah itu akan kami data ulang agar diketahui jumlah dan data administrasi PMI yang valid. Untuk itu kami perlu dukungan semua pihak, termasuk dalam hal pemberian hak-hak yang harus didapat para PMI sebagai warga Indonesia. Karena kebanyakan mereka ini berada di tengah-tengah kebun sawit dan jauh dari jangkauan pelayanan,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan kebanyakan dari PMI yang kerja di perusahaan sawit tersebut sulit mendapatkan akses ke mana-mana.

Bukan hal yang tak mungkin, ujarnya, untuk PMI yang bekerja selama belasan tahun, mereka menikah dan beristri juga beranak di Malaysia.

Maka itu, perlunya mendapatkan perhatian dari banyak instansi pemerintah di Indonesia, terkhusus pada hal pendataan admin yang sah untuk perkawinan, yang di mana ini adalah wewenang Kemenag.

“Tahun ini merupakan tahun pendataan yang valid. Untuk itu, agar para pekerja kita ini bisa nyaman dan aman serta tetap legal sebagai pekerja di Sarawak Malaysia kita perlu mendata, dan itu bisa dimulai dari administrasi sah perkawinan,” tuturnya.

Hal ini, dimaksudkan supaya pendataan WNI, baik anak dan orang tua, bisa terdata.

“Dan kita bisa melindungi mereka dengan kelengkapan paspor dan dokumen lainnya hingga ke anak-anaknya yang lahir di Sarawak Malaysia,” lanjut Yonni.

Terkait perihal tersebut, ia berharap Kemenag juga bisa mendukung dalam pelaksanaan memberikan binaan Keluarga Berencana yang katanya akan dilakukan dan direncanakan oleh BKKBN Kalimantan Barat di area Sarawak, Malaysia untuk PMI yang berada di wilayah itu.

“Hal ini sangat perlu direalisasikan karena menjadi salah satu syarat keabsahan administrasi perkawinan para PMI yang membawa istri dan anak bekerja di Sarawak Malaysia. Dengan sahnya secara administrasi perkawinan itu maka BKKBN bisa masuk di dalam sosialisasi dan pembinaan keluarga berencana dan program KKBPK,” jelasnya.

Yonni juga menambahkan, data yang valid bisa memudahkan untuk membantu PMI dalan pelayanan kesehataan, pendidikan, juga pembinaan KB yang bahagia dan sejahtera oleh BKKBN.

“Melalui dukungan Kementerian Agama ini kami berharap perkawinan antar sesama PMI di Sarawak Malaysia menjadi sah namun tidak meninggalkan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan harapan para ‘pahlawan devisa’ negara ini dapat merasakan bahwa pemerintah terus dapat hadir di tengah-tengah mereka,” demikian penjelasan dari Yonni.

SUMBER: Antara

Continue Reading

Politik

Emil dukung Omnibus Law asal investasi meningkat

Avatar

Published

on

Pixabay

Masalah seputar Omnibus Law masih terus berlanjut. Kaum pekerja seperti buruh pabrik adalah satu dari banyaknya pihak yang memilih untuk tidak setuju dengan aturan-aturan yang ada di dalam Omnibus Law.

Terkait hal tersebut, Ridwan Kamil, Gubernur Jabar berkata bahwa ia tidak akan banyak komentar. Menurut Emil, aturan-aturan yang bakal diubah di dalam Omnibus Law ini sangatlah banyak, bukan cuma hal yang berhubungan dengan pekerja pabrik.

Ia juga berkata, dari pidato yang diberikan oleh Presiden Jokowi perihal omnibus law, menangkap bila pemerintah telah mengupayakan dalam memperbaiki iklim pada investasi yang kini masih dinilai kalah dengan negara tetangga. “Intinya investasi, karena kita kan kalah oleh Vietnam dari sisi investasi. Dan kalah oleh beberapa negara lain,” ujarnya, hari Rabu 22 Januari.

Dari info yang didapat, menurutnya, Presiden sebenarnya memiliki keinginan untuk menciptakan lapangan kerja guna merubah ekosistem dalam bidang ketenagakerjaan yang semakin baik. Kondisinya kini memiliki banyak aturan yang tidak teratur untuk meningkatkan investasi tersebut, seperti halnya tata ruang, pengadaan lahan, juga perizinan lainnya.

“Kalau masalahnya ini saya mendukung aturan omnibus law,” ujarnya. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, jika aturan-aturannya berdampak baik terhadap perbaikan ekonomi untuk rakyat dan investasi maka akan sepenuh hati Emil dukung.

Di waktu sebelumnya, telah terjadi aksi dengan skala besar yang dilakukan oleh para buruh di depan DPR RI. Perwakilan dari Komisi IX DPR akhirnya menemui massa tersebut.

SUMBER: Republika

Continue Reading

Trending