Ini pesan natal 2019 dari Ketua KPK, Firli Bahuri • Malang Post News
Connect with us

Politik

Ini pesan natal 2019 dari Ketua KPK, Firli Bahuri

Avatar

Published

on

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri tidak mengucapkan Selamat natal 2019 kepada seluruh masyarakat pemeluk agama Kristen. Di keterangannya tertulis ia berpesan agar setiap pribadi hidup sebagai saabat bagi semua orang.

“Natal kali ini adalah Natal yang mengingatkan pada semangat persaudaraan dalam wadah bumi Indonesia yang dianugerahi dengan perbedaan yang indah,” ujarnya, hari Rabu.

Ia berpesan agar perbedaan dapat menjadikan Indonesia kokoh dan semakin bersatu. Sekiranya Natal bisa membuat cinta kasih sebagai perekat yang tak hanya mengikat, namun melandasi dasar iman dalam hidup bermasyarakat di Indonesia.

“Saya ketua KPK, Firli Bahuri, berharap natal memantik damai di hati, damai di bumi pertiwi. Selamat Natal 2019,” katanya.

SUMBER: Tempo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Karena kumis, Dubes AS buat rakyat KorSel marah

Avatar

Published

on

suara.com

Harry Harris, Duta Besar AS untuk Korea Selatan, belakangan ini memicu marahnya rakyat Korea Selatan karena kumis.

Mantan dari perwira tinggi Angkatan laut Amerika Serikat ini dinilai tidak hormat terhadap Korea Selatan. Bahkan, beberapa beranggapan bahwa ia telah melecehkan Korea Selatan.

Dilansir The Guardian minggu lalu, warganet Korea Selatan telah menyebutkan bahwa kumis yang dimiliki Harry Harris tersebut mengingatkan mereka pada penjajahan Jepang tahun 1910 sampai 1945.

Di masa itu, seluruh Gubernur Jenderal Jepang yang menguasai Korea Utara, menumbuhkan kumisnya.

Tidak heran bahwa warga Korea Selatan menuduh Harry Harris yang menjabat sebagai Duta Besar AS semenjak 25 Juli 2018 tidak memiliki kepekaan terhadap pahitnya sejarah kolonialisasi yang Jepang lakukan terhadap Korea.

Penjajahan Jepang yang dilakukan selama 35 tahun terhadap Korea terkenal dengan kebrutalan dan sikap Jepang yang tidak hormat pada Korea.

Yang membuat semakin berangnya publik Korea Selatan pada Harris ialah ia memiliki darah Jepang.

Harry Harris yang besar dan lahir di Yokosuka, Jepang, sebelum ia dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Sang ayah adalah Binkley Harris warga negara Amerika Serikat, dan Ibunya adalah Fumiko Ohno warga negara Jepang.

Korea Times, surat kabar asal Korea Selatan, memberika kritik pada Harris yang menyebutkan bahwa ia baru menumbuhkan kumis semenjak diangkat pada masa pemerintahan Presiden Trump.

Harris yang kini berusia 63 tahun disebut tidak pernah menumbuhkan kumisnya selama 40 tahun selama ia di Angkatan laus AS, sejak 1978 sampai 2018.

“Kumis Harris adalah simbol tidak hormat AS terhadap Korsel. Harris lebih mirip dengan seorang Gubernur Jenderal dibandingkan seorang diplomat,” sebut Korea Times.

Merespon atas kemarahan yang dilakukan oleh rakyat Korea Selatan, Harris berkata bahwa ia ingin memberikan perubahan pada dirinya yang lama menjadi tentara dan kini menjadi diplomat.

Ia berpendapat bahwa hal ini adalah konyol dan tak relevan dengan jabatan yang ia pegang.

“Saya ingin lebih muda tetapi juga tidak mungkin. Namun, saya dapat menumbuhkan kumis, dan saya memutuskan untuk melakukannya.” jelas Harris.

“Kumis saya menjadi bulan-bulanan. Saya percaya kritik ini muncul karena latar belakang etnis saya yang seorang Amerika berdarah Jepang.” lanjutnya.

Ia juga melanjutkan bahwa tidak ada yang memberikan kritik ke pemimpin kemerdekaan Korea yang memiliki kumis. Ia dengan tegas bahwa ia tidak akan mencukurnya.

“Saya adalah saya. Kalian harus meyakinkan saya jika kumis ini berpotensi merusak hubungan diplomatik Korsel dan AS.” tutupnya.

SUMBER: Kompas

Continue Reading

Politik

Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?

Avatar

Published

on

remotivi.or.id

Diketahui bahwa Helmy Yahya sudah diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawasan stasiun TV tersebut. Kabar ini didapat dari surat pemberhentian Helmy yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengawasan TVRI, Arief Hidayan Thamrin. Surat ini diedarkan Kamis, 15 Januari.

Pada waktu sebelumnya, Desember tahun 2019, Helmy sempat pula dinonaktifkan dari kedudukannya oleh Dewan Pengawas. Dengan status ini, Helmy lalu diberhentikan. Ini artinya bahwa Helmy sudah tidak bisa lagi menikmati tunjuangan kinerja yang semestinya diterima pada seluruh pegawai TVRI.

Tahun ini, pegawai TVRI akan dapat tunjangan kinerja sebesar Rp1,5 juta sampai Rp21,9 juta. Pemberian tunjangan tersebut terbagi ke 17 jenjang jabatan atau kelas.

Tetapi tunjangan ini tidak diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu dan pegawai yang sementara nonaktif atau diberhentikan. Artinya, Helmy tidak akan lagi menerima tunjangannya sejak Desember lalu.

Lalu tunjangan juga tidak diberikan pada pegawai yang dihentikan dari jabatan organiknya dengan langkah diberikannya uang tunggu dan belum dihentikan sebagai status pegawai dan pegawai yang diberi cuti yang di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Kelompok terakhir yang juga tidak mendapatkan tunjangan adalah pegawai yang mendapat remunerasi. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah menjadi PP no. 74 tahun 2012 perihal Perubahan atas PP no. 21 tahun 2005.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

RUU Pertahanan di Prolegnas, YLBHI: Percuma kalau pake draf lama

Avatar

Published

on

doripos.com

YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah meminta rancangan RUU Pertahanan agar dibahas dan dikaji ulang dari awal. Penyebabnya, RUU yang masuk ke dalam daftar 50 Prolegnas priotitas tahun 2020 ini pada sebelumnya telah menuai kontroversi dikarenakan sudah dianggap lebih untung pada pengusaha besar dan juga bertentangan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

“Pembahasan RUU Pertahanan ini harus dimulai dari awal. Kalau masih dengan draf yang lama, ya percuma saja,” ujar Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI setelah dihubungi oleh Tempo, Jumat (17/1).

Dari hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga swadaya seperti YLBHI juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beserta tokoh akademik dari UGM, ada sebanyak 4 masalah besar di dalam draf RUU Pertahanan ini sebelumnya. Empat masalah tersebut adalah penutupan akses masyarakat pada lahan, kriminalisasi ke masyarakat, memudahkan investasi lahan, dan penghilangan hak atas tanah.

“Isinya sangat bertentangan dengan UUPA dan visi kerakyatan,” ujarnya. Maka itu, semua ketentuan dalam RUU ini harus di-drop, bahas dari awal. Bukan bahas lagi pasal ke pasal.

Menurut pendapat Siti, draf RUU ini di masa mendatang harus bisa memenuhi beberapa poin prasyarat. Yang pertama, musti dipastikan bahwa tidak lagi bertentangan dengan TAP MPR no. IX/2001 dan UUPA tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan SDA. Lalu, yang kedua adalah diharuskan untuk mampu mewujudkan keadilan dalam agraria, terutama menghapus ketimpangan dari penguasaan agraria.

Tiga, mengatur dalam penyelesaian konflik agraria dengan dilandasi hak-hak bagi masyarakat yang jadi korban perampasan lahan oleh negara maupun korporasi. “Jadi dari sisi filosofinya, draf RUU yang sudah bertentangan dengan UUPA, sehingga harus dibatalkan semuanya,” lanjut Siti.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Trending