BI: pemakzulan Trump tidak berdampak signifikan ke RI
Connect with us

Politik

BI: pemakzulan Trump tidak berdampak signifikan ke RI

Avatar

Published

on

Voting DPR AS menghasilkan pemakzulan Donald Trump dari kursi presiden. Proses ini masih belum tuntas karena harus melalui persetujuan di Senat AS. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan peristiwa ini dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional dalam jangka pendek. Namun, guncangannya tidak terlalu signifikan.

“Yang kita pantau di pergerakan nilai tukar rupiah tidak kita lihat pengaruhnya yang signifikan,” ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Kamis (19/12).

Stabilitas ekonomi sebuah negara ditentukan oleh cara negara tersebut menjaga momentum pertumbuhan. Bukan berasal dari faktor luar, jelas Perry.

“Pengaruhnya ke suatu negara akan dipengaruhi seberapa baik ekonomi di suatu negara. Di Indonesia itu pengaruhnya minimal,” tegasnya lagi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga ditopang konsumsi rumah tangga, ekspansi fiskal, dan perbaikan ekspor. Perkembangan sekarang menunjukkan keyakinan konsumen meningkat bersamaan dengan pola musiman jelang akhir tahun. Perry meyakini hal ini dapat menopang konsumsi rumah tangga dalam level positif baik. Perkembangan ini diperkuat fiscal sejalan dengan pola musiman akkhir tahun sehingga makin mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2019.

Meski demikian, Perry menggarisbahawi dari sisi jangka pendek, peristiwa pemakzulan Donald Trump tetap akan berdampak pada kondisi global. Untuk itu, Perry megatakan pihaknya tetap akan mewaspadai perkembangan kondisi politik di AS.

“Pengaruhnya ada khususnya pergerakan nilai dari waktu ke waktu, termasuk jangka pendeknya dan itu tercermin terkait impeachment pemakzulan itu. Dalam jangka pendeknya kondisi pasar keuangan global akan terpengaruh di nilai tukar,” ujarnya.

 

SUMBER: Kumparan

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politik

PBB dan Uni Eropa sambut hasil KTT perdamaian Libya di Berlin

Avatar

Published

on

Pixabay

Angela Merkel berkata bahwa konferensi pada satu hari penuh di Berlin sudah membuat “semangat baru” tuk menemukan solusi tentang konflik di Libya. Seluruh pemimpin dunia yang hadir pada KTT perdamaian Libya yang diadakan pada hari Minggu 19 Januari, di Berlin, sepakat menerapkan embargo bersenjata dengan ketat. Kedua pihak yang ada dipertikaian juga sepakat untuk menghentikan pertempuran.

Kesepakatan tersebut telah ditandatangani sebanyak 16 negara dan International Organization yang sudah hadir. Embargo senjata tersebut akan diawasi ketat di bawahi dari koordinasi PBB. Jenderal Khalifa Haftar dan PM Libya Fayez Sarraj, dua pihak ini hadir pada KTT yang diselenggarakan di Berlin, tidak melakukan obrolan secara langsung.

“Kami menyetujui rencana komprehensif ke depan. Saya dapat mengatakan bahwa semua peserta bekerja sangat konstruktif bersama-sama,” ucap Angela setelah selesainya pertemuan tersebut.

“Kita semua sepakat bahwa kita harus menghormati embargo senjata, dan bahwa itu harus diawas lebih ketat daripada sebelumnya,” tegas Angela.

Angela menambahkan, seluruh pemimpin internasional yang hadir pada pertemuan puncak itu sepakat untuk mengadakan pertemuan lagi untuk memastikan prosesnya akan terus berlanjut, agar “warga di Libya mendapatkan hak-hak mereka untuk kehidupan yang lebih damai.”

Angela Merkel pun memberikan penjelasan, PM Libya yang sudah diakui oleh PBB, Fayez Sarraj, dan Jenderal Khalifa Haftar sebagai komandan milisi Pasukan Nasional Libya belum bisa “bertemu atau duduk bersama” karena “masih ada ketegangan di antara kedua pihak”.

Antonio Guterres, Sekretasi Jenderal PBB, mendesak pada kekuatan dunia agar “menahan diri dari campur tangan” dalam konflik Libya ini. Ia berkata pada wartawan saat konferensi pers setelah pertemuan selesai, “Saya tidak bisa lebih tegas lagi menekankan bahwa kesimpulan (pembicaraan) di pertemuan puncak ini adalah bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik di Libya.”

“Saya berharap komitmen yang dibuat hari ini akan berkontribusi pada solusi yang langgeng untuk krisis Libya. Kita perlu gencatan senjata. Kita tidak dapat memantau sesuatu yang tidak ada,” ujarnya. “Sekarang ada gencatan senjata.”

Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, dan Josep Borrel, Wakil Presiden Komisi pada satu pernyataan berkata: “Para peserta telah berkomitmen untuk menahan diri dari segala tindakan dan dukungan militer lebih lanjut kepada pihak-pihak yang akan membahayakan gencatan senjata. ini adalah langkah maju yang penting.”

SUMBER: Detik

Continue Reading

Berita

Karena kumis, Dubes AS buat rakyat KorSel marah

Avatar

Published

on

suara.com

Harry Harris, Duta Besar AS untuk Korea Selatan, belakangan ini memicu marahnya rakyat Korea Selatan karena kumis.

Mantan dari perwira tinggi Angkatan laut Amerika Serikat ini dinilai tidak hormat terhadap Korea Selatan. Bahkan, beberapa beranggapan bahwa ia telah melecehkan Korea Selatan.

Dilansir The Guardian minggu lalu, warganet Korea Selatan telah menyebutkan bahwa kumis yang dimiliki Harry Harris tersebut mengingatkan mereka pada penjajahan Jepang tahun 1910 sampai 1945.

Di masa itu, seluruh Gubernur Jenderal Jepang yang menguasai Korea Utara, menumbuhkan kumisnya.

Tidak heran bahwa warga Korea Selatan menuduh Harry Harris yang menjabat sebagai Duta Besar AS semenjak 25 Juli 2018 tidak memiliki kepekaan terhadap pahitnya sejarah kolonialisasi yang Jepang lakukan terhadap Korea.

Penjajahan Jepang yang dilakukan selama 35 tahun terhadap Korea terkenal dengan kebrutalan dan sikap Jepang yang tidak hormat pada Korea.

Yang membuat semakin berangnya publik Korea Selatan pada Harris ialah ia memiliki darah Jepang.

Harry Harris yang besar dan lahir di Yokosuka, Jepang, sebelum ia dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat. Sang ayah adalah Binkley Harris warga negara Amerika Serikat, dan Ibunya adalah Fumiko Ohno warga negara Jepang.

Korea Times, surat kabar asal Korea Selatan, memberika kritik pada Harris yang menyebutkan bahwa ia baru menumbuhkan kumis semenjak diangkat pada masa pemerintahan Presiden Trump.

Harris yang kini berusia 63 tahun disebut tidak pernah menumbuhkan kumisnya selama 40 tahun selama ia di Angkatan laus AS, sejak 1978 sampai 2018.

“Kumis Harris adalah simbol tidak hormat AS terhadap Korsel. Harris lebih mirip dengan seorang Gubernur Jenderal dibandingkan seorang diplomat,” sebut Korea Times.

Merespon atas kemarahan yang dilakukan oleh rakyat Korea Selatan, Harris berkata bahwa ia ingin memberikan perubahan pada dirinya yang lama menjadi tentara dan kini menjadi diplomat.

Ia berpendapat bahwa hal ini adalah konyol dan tak relevan dengan jabatan yang ia pegang.

“Saya ingin lebih muda tetapi juga tidak mungkin. Namun, saya dapat menumbuhkan kumis, dan saya memutuskan untuk melakukannya.” jelas Harris.

“Kumis saya menjadi bulan-bulanan. Saya percaya kritik ini muncul karena latar belakang etnis saya yang seorang Amerika berdarah Jepang.” lanjutnya.

Ia juga melanjutkan bahwa tidak ada yang memberikan kritik ke pemimpin kemerdekaan Korea yang memiliki kumis. Ia dengan tegas bahwa ia tidak akan mencukurnya.

“Saya adalah saya. Kalian harus meyakinkan saya jika kumis ini berpotensi merusak hubungan diplomatik Korsel dan AS.” tutupnya.

SUMBER: Kompas

Continue Reading

Politik

Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?

Avatar

Published

on

remotivi.or.id

Diketahui bahwa Helmy Yahya sudah diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawasan stasiun TV tersebut. Kabar ini didapat dari surat pemberhentian Helmy yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengawasan TVRI, Arief Hidayan Thamrin. Surat ini diedarkan Kamis, 15 Januari.

Pada waktu sebelumnya, Desember tahun 2019, Helmy sempat pula dinonaktifkan dari kedudukannya oleh Dewan Pengawas. Dengan status ini, Helmy lalu diberhentikan. Ini artinya bahwa Helmy sudah tidak bisa lagi menikmati tunjuangan kinerja yang semestinya diterima pada seluruh pegawai TVRI.

Tahun ini, pegawai TVRI akan dapat tunjangan kinerja sebesar Rp1,5 juta sampai Rp21,9 juta. Pemberian tunjangan tersebut terbagi ke 17 jenjang jabatan atau kelas.

Tetapi tunjangan ini tidak diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu dan pegawai yang sementara nonaktif atau diberhentikan. Artinya, Helmy tidak akan lagi menerima tunjangannya sejak Desember lalu.

Lalu tunjangan juga tidak diberikan pada pegawai yang dihentikan dari jabatan organiknya dengan langkah diberikannya uang tunggu dan belum dihentikan sebagai status pegawai dan pegawai yang diberi cuti yang di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Kelompok terakhir yang juga tidak mendapatkan tunjangan adalah pegawai yang mendapat remunerasi. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah menjadi PP no. 74 tahun 2012 perihal Perubahan atas PP no. 21 tahun 2005.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Trending