Setelah digusur paksa, warga Tamansari mengungsi di masjid
Connect with us

Berita

Setelah digusur paksa, warga Tamansari mengungsi di masjid

Avatar

Published

on

Liputan6

Sejumlah warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung yang menjadi korban penggusuran memilih untuk mengungsi ke Masjid Al-Islam yang berada tidak jauh dari kawasan tersebut.

Budi Rahayu, Sekretaris RW 11 Tamansari, berkata bahwa warga untuk sementara memilih tinggal di masjid karena kebanyakan warga beraktivitas di wilayah itu.

“Anak saya kan sekolahnya di sini, lagi ujian dia, yang lain juga rata-rata anaknya pada sekolah di wilayah sini, saya juga kerja dekat sini,” kata Budi, di hari Kamis malam.

Sementara itu, warga lain yang bernama Nyai (47), mengaku bahwa sampai saat ini pemerintah belum memberikan uang ganti rugi apapun setelah rumahnya di bongkar.

“Kami masih berharap kebaikan pemerintah untuk bisa mengganti apa yang sudah dibongkar. Rumah kita maksudnya,” katanya.

Barang-barang rumah tangga milik warga pun dibawa ke masjid yang terlihat memenuhi pelataran masjid.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengaku akan memberikan kontrakan sementara selama satu tahun untuk warga RW 11 ini setelah berdialog dengan Ketua RW, pihaknya telah menyepakati untuk memberi biaya kontrakan.

“Sudah disepakati, mereka tetap tidak mau ke Rusunawa Rancacili, mereka ingin mendapat kompensasi kontrakan, itu sudah kita sepakati, sama dengan yang lain, kita akan berikan kepada mereka tempat kontrakan,” kata Oded. “Satu tahun (kontrakan untuk warga), yang lain juga sama, mudah-mudahan pembangunan ini juga bisa kami perpercepat, semoga proyek akan selesai dalam enam bulan, paling lama satu tahun lah,” lanjutnya, dengan mengharap proyek Rumah Deret segera rampung.

Warga menolak digusur

Ratusan personel Satpol PP Kota Bandung menggusur paksa sejumlah rumah di RW 11 Tamansari pada hari Kamis. Mereka datang ke kawasan itu pukul 8 pagi yang mulai membongkar paksa sejumlah rumah sekaligus mengeluarkan barang-barang milik warga.

Kedatangan mereka sempat dihadang warga dan akses masuk ke area ditutup. Warga kemudian berdialog dengan petugas Satpol PP, tapi hasilnya nihil. Maka Satpol PP membongkar paksa rumah warga.

“Kami pemerintah sifatnya regulasi. Sudah kami pikirkan dan diberi ruang longgar,” kata Kepala Bidang penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswendi saat berbicara dengan warga.

Ia mengatakan bahwa dari 197 warga, sebagian sudah pindah dari Tamansari ke Rusunawa Rancacili. Yang bertahan sisanya sebanyak 11 warga.

Sementara, Rifki Zulfikar sebagai perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung membantah data jumlah warga yang disebutkan Satpol PP. Menurutnya masih ada 33 kepala keluarga yang masih menetap di Tamansari.

“Masih ada 33 kepala keluarga yang tinggal di sini, mereka tinggal di 16 bangunan yang masih bertahan, masih dihuni oleh keluarga,” katanya,

Ia mengatakan penggusuran Satpol PP ini tidak sesuai prosedur hukum sebab warga masih memegang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait izin pembangunan Rumah Deret.

“Mereka di sini selama berpuluh-puluh tahun, tidak ada yang merasa ini tanah Pemkot, mereka (warga) taat bayar pajak juga. Sekarang kami masih menunggu putusan PTUN, masih pendaftaran sertifikasi tanah juga,” tambahnya.

Pemkot Bandung sudah merencanakan pembangunan Rumah Deret sejak tahun 2017. Memang ini di kawasan padat penduduk. Pada 2018, sebagian ada yang setuju direlokasi ke Rusunawa Rancacili. Sebagiannya lagi masih ada yang memilih untuk mempertahankan dan menjalakan proses hukum.

 

 

SUMBER: Tirto

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

RUU Pertahanan di Prolegnas, YLBHI: Percuma kalau pake draf lama

Avatar

Published

on

doripos.com

YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah meminta rancangan RUU Pertahanan agar dibahas dan dikaji ulang dari awal. Penyebabnya, RUU yang masuk ke dalam daftar 50 Prolegnas priotitas tahun 2020 ini pada sebelumnya telah menuai kontroversi dikarenakan sudah dianggap lebih untung pada pengusaha besar dan juga bertentangan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

“Pembahasan RUU Pertahanan ini harus dimulai dari awal. Kalau masih dengan draf yang lama, ya percuma saja,” ujar Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI setelah dihubungi oleh Tempo, Jumat (17/1).

Dari hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga swadaya seperti YLBHI juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beserta tokoh akademik dari UGM, ada sebanyak 4 masalah besar di dalam draf RUU Pertahanan ini sebelumnya. Empat masalah tersebut adalah penutupan akses masyarakat pada lahan, kriminalisasi ke masyarakat, memudahkan investasi lahan, dan penghilangan hak atas tanah.

“Isinya sangat bertentangan dengan UUPA dan visi kerakyatan,” ujarnya. Maka itu, semua ketentuan dalam RUU ini harus di-drop, bahas dari awal. Bukan bahas lagi pasal ke pasal.

Menurut pendapat Siti, draf RUU ini di masa mendatang harus bisa memenuhi beberapa poin prasyarat. Yang pertama, musti dipastikan bahwa tidak lagi bertentangan dengan TAP MPR no. IX/2001 dan UUPA tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan SDA. Lalu, yang kedua adalah diharuskan untuk mampu mewujudkan keadilan dalam agraria, terutama menghapus ketimpangan dari penguasaan agraria.

Tiga, mengatur dalam penyelesaian konflik agraria dengan dilandasi hak-hak bagi masyarakat yang jadi korban perampasan lahan oleh negara maupun korporasi. “Jadi dari sisi filosofinya, draf RUU yang sudah bertentangan dengan UUPA, sehingga harus dibatalkan semuanya,” lanjut Siti.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

RUU PKS masuk Prolegnas 2020

Avatar

Published

on

Pixabay

Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Porlegnas prioritas tahun 2020. Salah satu rancangan tersebut adalah penghapusan RUU PKS.

Ini adalah 5 alasan mengapa RUU PKS harus disahkan:

  1. Menekankan tindak kekerasan berbentuk seksual di Indonesia

Yohana Yembise selaku mantan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesak DPR agar segera disahkan atas beleid ini. Yohana berkata RUU ini memiliki tujuan untuk menekan tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia, terkhusus yang dialami oleh anak-anak dan perempuan.

Melihat hasil survei dari Badan Pusat Statistik, ia berkata sebanyak satu dari tiga wanita di Indonesia sudah pernah mengalami tindak kekerasan seksual. Sementara, sebanyak satu dari tujuh anak-anak perempuan maupun laki-laki pernah mengalami kekerasan baik dalam fisik, psikis, penelantaran anak, dan seksual.

“Oleh karena itu, dengan adanya RUU PKS ini, ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia,” katanya, pada 8 Oktober 2019.

2. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkata bahwa RUU PKS ini sangat penting untuk ada di negara agar menghapus diskriminasi terhadap wanita. Mengingat bahwa sesuai fakta, banyaknya korban adalah kaum perempuan.

Selain untuk menghilangkan diskriminasi, RUU PKS bisa melindungi perempuan dan memberikan jawaban atas keadilan yang diharapkan masyarakat.

“RUU PKS diharapkan bisa memutus diskriminasi terhadap perempuan karena RUU tersebut bisa mencegah kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual, memulihkan korban, serta meletakkan kewajiban negara untuk melakukan penghapusan kekerasan seksual,” ujar Mahfud, Kamis (19/12/2019).

3. KUHP belum akomodir kekerasan seksual secara utuh

Azriana selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan berkata bahwa mandeknya pembahasan RUU ini memperlihatkan atas rendahnya kepedulian DPR pada ribuan orang korban dari kekerasan seksual di Indonesia.

Dari catatan Komnas Perempuan, semenjak RUU ini ditetapkan oleh DPR di tahun 2016 sampai Desember 2018, ada 16.943 korban wanita yang mengalami kekerasan seksual.

Dari data statistik BPS mengenai kriminal di tahun 2018, rata-rata dalam setiap tahun ada 5.327 kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi di negara ini. Forum Pengada Layanan telah menemukan bahwa 40% kasus yang dilapor ke pihak polisi dan 10% nya yang berhasil masuk dan lanjut ke pengadilan.

Terbatasnya aturan tentang kekerasan seksual di KUHP jadi penyebab paling utama dari 90% kasus yang tidak dapat lanjut ke pengadilan.

4. Kasus kekerasan terus meningkat

Komnas Perempuan telah mencatat bahwa setiap 2 jam, 3 perempuan mendapatkan kekerasan seksual. “Tahun 2012, kita sudah sampaikan ke publik dalam 10 tahun, 2001 hingga 2011 ternyata di Indonesia itu setiap hari 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual,” ujar Azriana, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Padahal data tersebut sudah diberikan ke DPR untuk mendesak agar RUU PKS segera disahkan. Hingga kini, RUU tersebut masih mandek dibahas.

Padahal, semenjak tahun 2014, Komnas Perempuan sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada tahun tersebut, Komnas Perempuan mencatat ada 4.475 kasus yang menimpa wanita dan anak-anak. Di tahun 2015 angka ini naik menjadi 6.499 kasus, dan di tahun 2016 jadi 5.785.

5. Belum adanya aturan untuk akomodir korban

Nur Setia Alam Prawiranegara, sebagai Ketua Indonesia Feminist Lawyer Club pernah mengatakan bahwa banyak hak dari korban kekerasan yang ditangani beliau tidak terwakili di dalam UU. Misal, hak untuk aborsi pada perempuan korban perkosaan.

“Kalau aborsi dia sadar melakukan hubungan seksual kemudian bunuh anak itu pidana. Tapi kalau orang ini diperkosa, dia tidak menghendaki, dia punya hak si perempuan ini untuk aborsi,” ujarnya.

Untuk kedepannya, RUU PKS diharapkan untuk memperhatikan hak para korban dari hulu-hilir. Seperti pendampingan medis, psikososial, hukum, psikologis, hingga pemulihan.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

Otak pembunuhan sopir taksi daring dituntut hukuman mati

Avatar

Published

on

Pixabay

Orang sebagai terdakwa otak dari pembunuhan sopir daring di Palembang agar dihukum mati dan kedua rekannya yang sudah lebih dulu divonis mati.

Petikan atas tuntutan tersebut dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, Purnama Sufyan pada terdakwa Akbar Al Faris (34 tahun) di sidang yang berada di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang, hari Kamis (16/1).

“Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam perumusan dakwaan ke satu primer pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan menuntut terhadap terdakwa dengan pidana mati,” jelas JPU saat membacakan tuntutan.

JPU yakin bahwa terdakwa sudah terbukti meyakinkan dan sah telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan sadar dan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan terencana dan bermaksud untuk menguasai harta dan benda milik korban.

Diketahui Akbar adalah otak dari pembunuhan berencana ini. Pembunuhan ini merenggut nyawa seorang supir taksi online di Palembang yang bernama Sofyan (41 tahun) di bulan Oktober tahun 2018 lalu.

Aksinya ini terungkap setelah istri korban , Fitriani (32 tahun) melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel karena suaminya tidak kunjung pulang ke rumah setelah mengantarkan penumpang di bulan Oktober 2018.

Polda Sumsel lalu segera membentuk tim pencarian keberadaan Sofyan dan pelaku begal lain. Hasil dari pencarian kemudian menemukan salah satu pelaku yang bernama Ridwan dan ia berhasil ditangkap polisi di Kab. Musi Rawas, 11/11/2018.

Dari hasil pemeriksaan Ridwan, diketahui bahwa jenazah ditemukan di daerah perkebunan yang berada di Kab. Muratar. Jenazah ditemukan dalam kondisi hanya tulang belulang saja. Polisi pun berhasil menemukan dan menangkap dua orang pelaku lainnya yaitu FR dan Acuan.

Tetapi, Akbar baru ditangkap polisi pada bulan Agustus tahun 2019 yang artinya ia buron selama 10 bulan lamanya.

Acuan dan Ridwan telah divonis dengan hukuman mati oleh PN Palembang, 24 April tahun lalu. sedangkan untuk pelaku FR dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun karena ia di bawah umur.

Atas tuntutan hukuman mati ini, Akbar segera mengajukan pledoi karena ia merasa keberatan atas hukumannya meski ia sudah mengakui pasrah dengan tuntutan itu.

“Saya keberatan dengan tuntutan itu karena saya masih punya anak-anak kecil dan saya ini tulang punggung keluarga, maka saya akan ajukan pledoi,” ujar terdakwa saat ditemui usai sidangnya.

Sidang pun akan dilanjut hari Kamis, 23 Januari beragendakan pembacaan pledoi.

SUMBER: Antara

Continue Reading

Trending