'Pesan Untuk Perubahan': Ribuan orang menulis tentang harapan HAM
Connect with us

Berita

‘Pesan untuk perubahan’: ribuan orang menulis tentang harapan soal hak asasi manusia kepada negara

Avatar

Published

on

The Jakarta Post

Sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam dari kelompok hak asasi Amnesty Internasional Indonesia berjalan menuju kantor Sekretaris Negara di Jakarta Pusat pada hari Selasa untuk mengirimkan ribuan surat dan kartu pos dari masyarakat mengenai harapan mereka terhadap hak asasi manusia.

Surat-surat itu, bagian dari kampanye “PENA: Message for change”, kampanye yang bertujuan untuk memberi anggota masyarakat kesempatan untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang masalah hak asasi manusia kepada negara, kata direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

“Surat-surat itu menunjukkan bahwa para penulisnya percaya pada kemampuan mereka untuk mendesak perubahan dan bahwa negara akan mendengar suara mereka. Pemerintah harus menanggapi antusiasme ini dengan tindakan nyata,” kata Usman dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Amnesty mengumpulkan sekitar 5.000 surat dan kartu pos dari seluruh negeri dari 17 September hingga 7 Desember.

Surat-surat yang dikumpulkan dikategorikan ke dalam delapan topik, dengan tiga topik teratas, dengan total 2.289 surat, menuntut pemerintah untuk mengeluarkan RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual (RUU PKS); untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Papua; dan untuk membentuk tim pencari fakta untuk menyelesaikan kasus serangan air keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelidik Novel Baswedan.

Surat-surat yang lainnya menuntut pemerintah, antara lain, mengakhiri diskriminasi berbasis agama, menghapuskan impunitas, dengan tegas melarang praktik kerja paksa di perkebunan kelapa sawit, melarang diskriminasi terhadap minoritas gender dan menghapuskan hukuman mati.

Kelompok ini mengadakan kampanye menjelang periode pemilihan umum 2019 dalam upaya untuk menyebarluaskan agenda sembilan poin hak asasi manusia yang harus menjadi prioritas negara, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Amnesty yang diterbitkan pada bulan April tahun ini.

Selain itu, Usman mengutip sebuah survei oleh harian Kompas untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menunjukkan 99,5 persen responden meminta penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui proses hukum, sementara pada saat yang sama mereka meragukan kemampuan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

“Ketika public percaya pada pemerintahan yang goyah, tujuan pembangunan sangat sulit untuk dicapai,” katanya.

Usman melanjutkan dengan mengatakan bahwa kampanye itu dianggap penting karena kelompok itu melihat tulisan membuat dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

“Beberapa aturan dan peraturan diskriminatif di seluruh dunia juga dapat diubah, termasuk di Indonesia,” katanya, mengutip kasus Baiq Nuril Maknun, seseorang yang dihukum karena memfitnah pelaku pelecehan seksualnya, yang diberikan pengampunan oleh Presiden Jokowi. 

Amnesti Nuril dibantu oleh protes dari publik, dengan ribuan petisi dan surat yang ditandatangani dan diprakarsai oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan masyarakat secara umum mendesak Jokowi untuk membebaskannya dari semua tuduhan.

 

SUMBER: Jakarta Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Selain masalah sperma, ini penyebab lain pria susah punya anak

Avatar

Published

on

Untuk memiliki keturunan adalah salah satu hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Sementara, menurut data dari World Health Organization (WHO) dalam penelitiannya mengatakan bahwa satu dari dua pasangan yang ada di negara berkembang memiliki masalah pada infertilitas, khususnya pasangan yang ada di Indonesia.

Menurut studi hasil dari American Society for Reproductive Medicine, didefinisikan bahwa infertilitas bisa diartikan dengan sebuah kegagalan untuk mengandung setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa pengaman yang dilakukan selama 12 bulan atau mungkin lebih.

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kekayaan yang besar beserta gaya hidupnya dengan signifikan sudah memunculkan sejumlah masalah baru yang bisa mempengaruhi infertilitas. Seperti halnya masalah usia, kebiasaan dalam merokok, dan berat badan.

Selama ini stigma yang berkembang di pandangan masyarakat adalah jika wanita sebagai penyebab utama dari faktor infertilitas. Ini dikatakan oleh Ahli fertilitas Eeson Sinthamoney, dari Sunfert International Fertility Centre, Kuala Lumpur, karena menurutnya padahal kedua pihak pasangan memiliki potensi dari masalah fertilitas. “Penemuan kami hampir 40% pasangan disebabkan oleh kedua pihak bukan salah satu, dan hal tersebut cukup umum,” ujar Eeson, setelah ditemui pada sebuah acara program “Harapan Dua Garis” di Malaysia Healthcare Travel Council yang digelar di Jakarta, Rabu (15/1).

Berikut adalah faktor infertilitas pada pria:

  1. Masalah sperma

Terdapat masalah pada jumlah, normalitas atau mobilitas sperma. Menurut Eeson, kualitas atau jumlah sperma yang rendah ditemukan pada pria dengan persentasi 40% hingga 50% pasangan. Kondisi sperma pun berpengaruh, apakah tidak sehat atau sehat. Maka, Eeson menyarankan untuk memeriksakan diri ke dokter atau ahli.

2. Kesulitan ereksi

Disejumlah kasus, beberapa pasangan yang telah mengerti konsep hubungan seksual dengan benar, tetapi masih sulit untuk dikerjakan. Akibatnya salah satu pasangan tidak bisa memuaskan pasangannya karena mengaku mengalami kesulitan. Kondisi ini disebut dengan istilah disfungsi seksual untuk pria ejakulasi dini atau kesulitan mempertahankan ereksi dalam waktu yang lama. Kalau tidak segera diobati malah akan menyebabkan infertilitas.

3. Gaya hidup

Pria yang memiliki kebiasaan merokok dan meminum minuman keras, menurut Eeson, memiliki potensi untuk memiliki masalah infertilitas, karena efek dari kebiasaan buruk ini akan langsung memengaruhi kondisi si sperma. “Selain rokok juga soal berat badan, jika Anda kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, Anda harus mencoba dan mencapai berat badan yang sehat gaar terhindar dari infertilitas,” jelasnya.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Politik

Dicopot, Helmy Yahya tak dapat kenaikan tunjangan kinerja TVRI?

Avatar

Published

on

remotivi.or.id

Diketahui bahwa Helmy Yahya sudah diberhentikan sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawasan stasiun TV tersebut. Kabar ini didapat dari surat pemberhentian Helmy yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pengawasan TVRI, Arief Hidayan Thamrin. Surat ini diedarkan Kamis, 15 Januari.

Pada waktu sebelumnya, Desember tahun 2019, Helmy sempat pula dinonaktifkan dari kedudukannya oleh Dewan Pengawas. Dengan status ini, Helmy lalu diberhentikan. Ini artinya bahwa Helmy sudah tidak bisa lagi menikmati tunjuangan kinerja yang semestinya diterima pada seluruh pegawai TVRI.

Tahun ini, pegawai TVRI akan dapat tunjangan kinerja sebesar Rp1,5 juta sampai Rp21,9 juta. Pemberian tunjangan tersebut terbagi ke 17 jenjang jabatan atau kelas.

Tetapi tunjangan ini tidak diberikan pada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu dan pegawai yang sementara nonaktif atau diberhentikan. Artinya, Helmy tidak akan lagi menerima tunjangannya sejak Desember lalu.

Lalu tunjangan juga tidak diberikan pada pegawai yang dihentikan dari jabatan organiknya dengan langkah diberikannya uang tunggu dan belum dihentikan sebagai status pegawai dan pegawai yang diberi cuti yang di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Kelompok terakhir yang juga tidak mendapatkan tunjangan adalah pegawai yang mendapat remunerasi. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 perihal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sudah diubah menjadi PP no. 74 tahun 2012 perihal Perubahan atas PP no. 21 tahun 2005.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

RUU Pertahanan di Prolegnas, YLBHI: Percuma kalau pake draf lama

Avatar

Published

on

doripos.com

YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah meminta rancangan RUU Pertahanan agar dibahas dan dikaji ulang dari awal. Penyebabnya, RUU yang masuk ke dalam daftar 50 Prolegnas priotitas tahun 2020 ini pada sebelumnya telah menuai kontroversi dikarenakan sudah dianggap lebih untung pada pengusaha besar dan juga bertentangan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

“Pembahasan RUU Pertahanan ini harus dimulai dari awal. Kalau masih dengan draf yang lama, ya percuma saja,” ujar Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI setelah dihubungi oleh Tempo, Jumat (17/1).

Dari hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga swadaya seperti YLBHI juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beserta tokoh akademik dari UGM, ada sebanyak 4 masalah besar di dalam draf RUU Pertahanan ini sebelumnya. Empat masalah tersebut adalah penutupan akses masyarakat pada lahan, kriminalisasi ke masyarakat, memudahkan investasi lahan, dan penghilangan hak atas tanah.

“Isinya sangat bertentangan dengan UUPA dan visi kerakyatan,” ujarnya. Maka itu, semua ketentuan dalam RUU ini harus di-drop, bahas dari awal. Bukan bahas lagi pasal ke pasal.

Menurut pendapat Siti, draf RUU ini di masa mendatang harus bisa memenuhi beberapa poin prasyarat. Yang pertama, musti dipastikan bahwa tidak lagi bertentangan dengan TAP MPR no. IX/2001 dan UUPA tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan SDA. Lalu, yang kedua adalah diharuskan untuk mampu mewujudkan keadilan dalam agraria, terutama menghapus ketimpangan dari penguasaan agraria.

Tiga, mengatur dalam penyelesaian konflik agraria dengan dilandasi hak-hak bagi masyarakat yang jadi korban perampasan lahan oleh negara maupun korporasi. “Jadi dari sisi filosofinya, draf RUU yang sudah bertentangan dengan UUPA, sehingga harus dibatalkan semuanya,” lanjut Siti.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Trending