Kebebasan internet di Indonesia menurun • Malang Post News
Connect with us

Berita

Kebebasan internet di Indonesia menurun

Avatar

Published

on

Indonesia sedang menyaksikan penurunan kebebasan internet. Penurunan ini disebut sebagai akibat dari terbatasnya akses ke media sosial dan manipulasi konten yang diduga dilakukan demi keuntungan politik. Pernyataan ini dibuat dalam riset terbaru yang dilakukan oleh Freedom House.

Riset bertajuk “Freedom on the Net 2019” dari lembaga tersebut menunjukkan bahwa skor kebebasan internet Indonesia berada pada angka 51 dari skala 0 hingga 100. Angka ini sedikit menurun dari angka 54 di tahun sebelumnya.

Skor tersebut mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang ‘sebagian bebas’ dalam berinternet.

Evaluasi dari riset ini dilakukan dari Juni 2018 hingga Mei 2019. Freedom House mengungkapkan bahwa meskipun penggunaan internet terus meningkat, masyarakat Indonesia masih menghadapi berbagai kendala untuk berselancar di internet.

Riset ini menyalahkan sikap ‘pembatasan media sosial berselang’ yang dilakukan oleh pemerintah.

Pembatasan tersebut diberlakukan setelah polarisasi pemilihan presiden pada bulan April lalu antara Presiden Joko Widodo “Jokowi” dengan kandidat lawan yaitu Prabowo Subianto. Pendukung Prabowo menuduh kemenangan Jokowi sebagai hasil penipuan pemilu.

Pemerintah membatasi akses ke berbagai platform media sosial serta aplikasi pengirim pesan online dari tanggal 22 sampai 24 Mei, selama aksi demo pasca pemilihan presiden.

Menrut riset, aksi demo yang berlangsung rusuh tersebut digunakan sebagai “pembenaran oleh pihak berwenang untuk membatasi media sosial serta platform komunikasi.”

Ada pula dugaan pembatasan internet yang dilakukan pada bulan Agustus lalu ketika pemerintah memberlakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dengan mengutip kekhawatiran keamanan atas “aksi demo anti-diskriminasi dan pro-kemerdekaan.”

“Manipulasi yang terkoordinasi atas konten online oleh pemerintah, pihak pendukung, dan aktor politik lainnya telah mendistorsi lanskap penyebaran informasi…… para aktor politik mengeksploitasi perpecahan yang ada dan mendeligitimasi proses pemilihan demi mendapatkan keuntungan politik,” menurut riset dari Freedom House.

Menurut riset tersebut, kedua kubu kandidat presiden dilaporkan menyewa ahli strategi kampanye online dan memobilisasi komentator bayaran yang dikenal sebagai “buzzer” serta akun otomatis untuk menyebarkan propaganda politik menjelang pemilihan presiden.

Riset ini juga menyebutkan sejumlah jurnalis yang telah menjadi sasaran doxing serta bentuk kekerasan lainnya setelah mempulikasikan konten online.

Salah satu contoh yang digunakan adalah seorang jurnalis detik.com yang menjadi korban setelah ia mengutip seorang tokoh terkemuka yang mendesak masyarakat untuk tidak memilih Presiden Jokowi dalam laporannya.

Doxing” mengacu pada tindakan penyebarluasan informasi pribadi orang lain atau melacak informasi pribadi seseorang di internet, yang biasanya dilakukan dengan niat yang tidak terpuji.

Riset ini juga melaporkan bahwa kelompok minoritas di Indonesia – komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT – terus menjadi sasaran sensor dan pembatasan online oleh pihak berwenang.

Contohnya, Google terpaksa menghapus 73 aplikasi yang memiliki tema LGBT dari toko online-nya atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

SOURCE: Jakarta Post

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

UNESCO – Indonesia bekerja sama untuk pemetaan risiko bencana di Candi Prambanan

Avatar

Published

on

The Jakarta Post

UNESCO telah bekerja sama dengan otoritas dan pakar Indonesia untuk meluncurkan proyek percontohan untuk pemetaan risiko bencana situs warisan budaya Prambanan, benda-benda warisan budaya ataupun budaya itu sendiri di dalam kompleks candi di Sleman, Yogyakarta.

Proyek ini akan dilakukan oleh UNESCO yang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pelestarian Warisan Budaya Jawa Tenah (BPCB), Universitas Gadjah Mada dan PT Waindo SpecTerra.

Para tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam proyek ini akan mengumpulkan informasi dan membuat pemetaan tiga dimensi yang mengidentifikasi risiko bencana untuk tujuh candi yang berada di area tersebut, termasuk candi Prambanan, Sewu, Ghana dan Ratu Boko.

Kompleks candi rentan terhadap gempa kerana terletak di sesar Opak, yang menyebabkan gempa berkekuatan 5,9 di Yogyakarta pada Mei 2006 dan merusak candi.

Kepala unit pengurangan risiko BNPB Raditya Jati mengatakan semua informasi yang diperoleh akan dimasukkan pada wadah yang disebut InaRISK.

InaRISK, kata Raditya, adalah wadah layanan data yang  bertujuan untuk menggambarkan potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia. Wadah ini diharapkan dapat menjadi dasar pengurangan risiko bencana di Negara ini serta untuk memantau fluktuasi tingkat indeks risiko bencana.

Dia menyatakan harapan bahwa dalam jangka panjang, wadah ini akan mencakup informasi risiko bencana komprehensif di semua situs warisan budaya di Indonesia.

“Dengan mengintegrasikan data, risiko, dan pemetaan spasial semua situs warisan budaya, kita akan dapat mempelajari situs mana yang menghadapi ancaman tinggi atau sedang dari bencana geologi dan hidrometeorologis,” tambahnya.

Raditya juga mengatakan bahwa pemetaan risiko bencana sangat penting untuk membantu dalam perumusan strategi untuk mengurangi risiko bencana dan mengurangi kemungkinan bahaya yang mempengaruhi situs warisan budaya dan benda-benda warisan budaya.

Menurut BNPB, saat ini ada 295 garis patahan aktif di seluruh nusantara, membuat banyak daerah di Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi.

“Jika kita tidak siap dengan baik, budaya kita akan hilang,” katanya, “Program ini juga dapat berfungsi untuk mendidik anggota masyarakat tentang mitigasi bencana sehingga mereka akan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana menyerang.

“Selama musim liburan, jumlah pengunjung meningkat, sehingga akan berbahaya jika gempa tiba-tiba terjadi,” katanya.

Direktur UNESCO Jakarta Shahbaz Khan mencatat bahwa sangat sedikit upaya yang telah dilakukan di lapangan untuk melindungi situs warisan budaya terhadap risiko bencana yang disebabkan oleh insiden alam dan aktivitas manusia.

 

SUMBER: Jakarta Post

Continue Reading

Berita

Promotor musik Indonesia mendapat sorotan setelah serangkaian kesalahan yang serius

Avatar

Published

on

Bagi penggemar musik, konser adalah kesempatan untuk menikmati musik yang mereka sukai secara langsung. Suara lebih mendalam, penampilan para musisi dan penyanyi yang lebih menarik. Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah mendapatkan peningkatan pesat dalam konser dan festival.

Festival musik menarik bagi banyak orang yang ingin menikmati kesenangan musik dan berbaur dengan sesama penikmat musik, dan memungkinkan musisi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Namun, beberapa minggu terakhir ini juga menunjukkan bahwa acara seperti itu bisa menjadi suatu hal yang menyebalkan dan membuat frustasi bagi artis dan penggemarnya. Pada dua hari Sabtu berturut-turut, 23 dan 30 November, dua festival musik di Jakarta berakhir dengan kekecewaan dan kekacauan.

Satu hari sebelum Lokatara Music Festival 2019 di Kuningan City di Jakarta pada 23 November, empat musisi internasional mengumumkan pembatalan mereka melalui Instagram. Mereka ini adalah Sales, Sophie Meiers, Gus Dapperton, dan Great Good Fine OK — semuanya dari Amerika Serikat. Pada hari H, band Amerika The Drums dan musisi Malaysia Alextbh juga mengundurkan diri dari festival.

Mahsa Islamey, mantan kepala hubungan masyarakat di Lokatara, mengatakan masalah visa yang harus disalahkan. “Mereka mendapat visa reguler, bukan izin kerja, yang membuat hal-hal terlalu berisiko untuk dilakukan,” katanya kepada The Jakarta Post melalui teks pada hari Sabtu, menambahkan bahwa visa telah ditangani oleh pendiri Lokatara.

Pada 30 November, penundaan jadwal yang parah dan pemadaman listrik mengakhiri Musikologi di Parkir Timur Senayan di Jakarta. Penonton yang kecewa memulai kerusuhan, membakar dan menjarah properti milik penyelenggara, namun pihak terkait enggan berkomentar.

Insiden baru-baru ini menambah daftar konser dan festival yang dibatalkan atau dikompromikan tahun ini. Insiden terkenal lainnya termasuk manajemen yang buruk dari LaLaLa Festival pada bulan Februari, pertunjukkan yang dibatalkan oleh band Amerika Lany pada bulan Agustus, pembatalan konser penyanyi Indonesia Ari Lasso pada bulan Oktober dan kehebohan tentang masalah tiket pada konser grup K-pop EXO pada bulan November.

Saat berbicara pada Post melalui telepon pada hari Minggu, promotor Anas Syahrul Alimi dari Rajawali Communication Indonesia berbagi bahwa kunci untuk pertunjukan musik yang sukses adalah untuk memastikan semuanya dipersiapkan dengan baik sebelumnya. “Promotor wajib mencari tahu semua risikonya,” katanya. “Misalnya, festival musik perlu memiliki dukungan keuangan yang kuat dan sponsor untuk dapat diandalkan. Ini akan menjadi kesalahan bagi promotor untuk bergantung pada penjualan tiket saja.”

Dengan festival tahunan yang menampilkan seniman internasional, seperti Prambanan Jazz dan JogjaROCKarta, Anas mengatakan bahwa sangat penting bagi seorang prmotor untuk memiliki nyali, tim yang kuat, dan konsep yang solid.

Pada catatan lain, dua penyelenggara paling menonjol di panggung independen, Studiorama dan Noiswhore, telah menggelar pertunjukan yang menampilkan musisi indie seperti Mac DeMarco (kanada), Fazerdaze (Selandia Baru) dan Mitski (Amerika Serikat). Prestasi terbaru Studiorama adalah festival musik Ornaments. Diselenggarakan pada 15 November di Jakarta, dibintangi oleh band Australia King Gizzard & The Lizard Wizard, band Kanada BadBadNotGood dan band Inggris The New Puritans, dan lainnya.

Reno Nismara dari Studiorama berbagi bahwa kolektif yang berbasis di Jakarta, yang didirikan pada 2011, pada awalnya tidak memiliki pengalaman sebagai promotor dan belajar ketika mereka pergi. “Dari mengirim email ke manajer band atau agen pemesanan internasional hingga memahami masalah teknis seperti pencahayaan, suara, dan transportasi artis.” katanya.

Dengan semakin populernya festival dan konser, Anas mengatakan itu wajar bahwa promotor baru akan tertarik pada industri tersebut. Namun di situlah letak risiko kegagalan yang spektakuler. Dia mengakui bahwa promotor di Indonesia harus belajar untuk menanganinya sendiri.

Dia menyatakan harapannya bahwa asosiasi promotor musik dapat didirikan di Indonesia, sebagai tempat bagi promotor untuk berbagi pengalaman dan belajar tentang industri sehingga mereka dapat menghindari kesalahan di masa depan. “Ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, saya yakin,” kata Anas.

Sebuah langkah kecil ke arah itu mungkin datang dari Jazz Forum Indonesia, yang didirikan oleh almarhum Djaduk Ferianto pada tahun 2018. Forum ini menyatukan penyelenggara festival jazz di seluruh negeri, termasuk penyelenggara Jazz Bromo, Prambanan Jazz, Festival Jazz Malang, Festival Jazz Desa Ubud dan Ngayogjazz. Anas mengatakan forum tersebut memungkinkan para promotor untuk membangun relasi dan berbagi informasi terkait.

Sejumlah musisi telah memperingatkan bahwa kesalahan baru-baru ini dapat merusak industri. Seniman bisa menjadi enggan tampil di Indonesia dan publik bisa jadi tidak percaya pada pihak promotor.

Promotor harus memperhatikan cara Studiorama dalam mengatur acara. “Kami memperlakukan setiap konser sebagai penggemar dan saat kami memposisikan diri sebagai penggemar, kami mencoba mencari tahu setiap hal yang diperlukan untuk pertunjukan yang sukses. Jika semuanya buruk, kami pun akan merasakan hal yang sama. Selalu seperti itu untuk pertunjukan kami. Dari penggemar ke penggemar musik.” kata Reno.

 

 

SUMBER: Jakarta Post

Continue Reading

Berita

Apa Yang Ada di Depan Pergerakan 100 Kota Pintar di Indonesia?

Avatar

Published

on

Pixabay

Transisi cepat Indonesia dari ekonomi pedesaan ke perkotaan telah menjadi salah satu tolak ukur bagi potensi pertumbuhan yang luar biasa bagi negara ini, namun diimbangi dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Bank Dunia, hampir 70% dari populasi negara ini diharapkan untuk hidup di kota-kota pada tahun 2045. Pendekatan kreatif harus dibangun oleh sektor publik dan swasta dari pergeseran cepat ini, agar tidak terus membiarkan mereka untuk menyerah pada kemacetan lalu lintas, polusi dan bencana yang timbul dari kurangnya pembangunan berkelanjutan di kota-kota yang ada di negara itu.

Untuk mengatasi tantangan ini, pada tahun 2017, Kementrian Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Staf Kepresidenan dan beberapa organisasi swasta untuk bersama-sama menciptakan “Gerakan Menuju Inisiatif 100 Kota Pintar”. Sejak saat itu gerakan ini telah menjadi arahan nasional bagi rencana Induk menjadi arahan nasional bagi Rencana Induk Kota Cerdas Indonesia, yang secara langsung terkait dengan visi presiden untuk mengubah Indonesia menjadi “negara pintar”.

Pada akhir program tiga tahun ini, minggu lalu, total 97 kota dianugerahi gelar kota pintar, bergabung dengan tiga pendahulunya, yaitu Jakarta, Bandung di Jawa Barat, dan Surabaya di Jawa Timur.

Indonesia telah melakukannya dengan sangat baik dalam usahanya untuk menjadi negara yang cerdas di bawah Gerakan 100 Kota Pintar, yang telah menjadi salah satu penggerak awal di kawasan ini untuk mengatasi peluang dan tantangan yang disajikan oleh pengejaran kota pintar. Kami telah melihat bagaimana gerakan ini mendorong peningkatan yang signifikan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan daya saing daerah.

Konsep kota pintar berfokus pada bagaimana pembangunan perkotaan dapat dengan aman dan efektif menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dan Internet of Things untuk mengelola aset dan layanan publik, termasuk pengelolaan limbah, sistem transportasi, dan penegakan hukum. Dalam konteks in, pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang cerdas telah didukung secara luas, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang relevan dan keterbukaan untuk melakukan kemitraan publik-swasta untuk membangun kota-kota pintar.

Kemajuan sejauh ini, hanyalah awal dari proses yang panjang. Ada sejumlah hal yang perlu ditangani oleh para pemimpin yang bertujuan untuk menciptakan transformasi perkotaan yang cerdas untuk memastikan bahwa kemajuan dapat benar-benar berlanjut.

 

 

SUMBER: Jakarta Post

Continue Reading

Trending