Fakta-Fakta Penting Di TNET (2019-07-02) • Malang Post News
Connect with us

Berita

Fakta-Fakta Penting Di TNET (2019-07-02)

Avatar

Published

on

TNET dibuka pada 68.76, mencapai tinggi 69.01 dan rendah 67.63 sebelum ditutup pada harga 68.65. Ada volume total 350774. Kami melihat akumulasi indeks distribusi 0.0, volume on-balance 0.0, aliran uang chaikin 10.04 dan indeks kekuatan 0.0. Ada kemudahan peringkat pergerakan 0.0, tren volume-harga 7.15 dan indeks volume negatif 1000.0.

Kami juga mencatat kisaran sebenarnya rata-rata dari 0.69263, band penguat dari 67.66657, band bollinger atas 67.55343, band bollinger rendah 67.63, indikator band tinggi bollinger 0.0, indikator band rendah bollinger 0.0, saluran keltner pusat 68.46667, saluran keltner pita tinggi 68.21667, saluran keltner pita rendah 68.71667, indikator saluran keltner pita tinggi 0.0 dan indikator saluran keltner pita rendah 1.0. Ada pita tinggi saluran donat 67.63, pita rendah saluran donat 67.63, indikator pita tinggi saluran donat 0.0, dan indikator pita rendah saluran donat 0.0.

Kami menghitung a Moving Average Convergence Divergence (MACD) dari 0.0, sinyal MACD dari 0.0, perbedaan MACD dari 0.0, indikator Exponential Moving Average (EMA) yang cepat dari 67.63, indikator Exponential Moving Average (EMA) yang lambat dari 67.63, Indeks Pergerakan Arah Rata-Rata (ADX) dari unknown, ADX positif dari 0.0, ADX negatif dari 0.0, Indikator Vortex positif (VI) dari 1.0, VI negatif dari 1.0, perbedaan tren vortex dari 0.0, trix 6.66265, Indeks Massa (MI) dari 1.0, Indeks Saluran Komoditas (CCI) dari 0.0, Oscillator Harga yang Ditolak (DPO) dari -6.48906, Oscillator KST (KST) dari 106.1329 dan Oscillator KST (Sinyal KST) dari 106.1329 (meninggalkan perbedaan KST dari 0.0). Kami juga menemukan peringkat Ichimoku dari 68.885, peringkat Ichimoku B dari 68.885, tren visual Ichimoku A dari 63.08826, tren visual Ichimoku B dari 64.44392, Indikator Aroon (AI) naik dari 4.0 dan indikator AI turun dari 4.0. Yang meninggalkan perbedaan 0.0.

Kami menemukan Relative Strength Index (RSI) dari 50.0, Indeks Aliran Uang (MFI) dari 100.0, True Strength Index (TSI) dari 100.0, osilator akhir dari 85.16878, osilator stokastik dari 552.0, sinyal osilator stokastik dari 552.0, peringkat Williams% R dari 452.0 dan osilator mengagumkan dari 0.0.

Ada pengembalian harian dari 10.61329, pengembalian log harian dari 0.0 dan pengembalian kumulatif dari 0.0.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

RUU Pertahanan di Prolegnas, YLBHI: Percuma kalau pake draf lama

Avatar

Published

on

doripos.com

YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia telah meminta rancangan RUU Pertahanan agar dibahas dan dikaji ulang dari awal. Penyebabnya, RUU yang masuk ke dalam daftar 50 Prolegnas priotitas tahun 2020 ini pada sebelumnya telah menuai kontroversi dikarenakan sudah dianggap lebih untung pada pengusaha besar dan juga bertentangan pada Undang-Undang Pokok Agraria.

“Pembahasan RUU Pertahanan ini harus dimulai dari awal. Kalau masih dengan draf yang lama, ya percuma saja,” ujar Siti Rahma Mary selaku Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI setelah dihubungi oleh Tempo, Jumat (17/1).

Dari hasil kajian Komnas HAM dan beberapa lembaga swadaya seperti YLBHI juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, beserta tokoh akademik dari UGM, ada sebanyak 4 masalah besar di dalam draf RUU Pertahanan ini sebelumnya. Empat masalah tersebut adalah penutupan akses masyarakat pada lahan, kriminalisasi ke masyarakat, memudahkan investasi lahan, dan penghilangan hak atas tanah.

“Isinya sangat bertentangan dengan UUPA dan visi kerakyatan,” ujarnya. Maka itu, semua ketentuan dalam RUU ini harus di-drop, bahas dari awal. Bukan bahas lagi pasal ke pasal.

Menurut pendapat Siti, draf RUU ini di masa mendatang harus bisa memenuhi beberapa poin prasyarat. Yang pertama, musti dipastikan bahwa tidak lagi bertentangan dengan TAP MPR no. IX/2001 dan UUPA tentang Pembaruan Agraria dan Pengeloaan SDA. Lalu, yang kedua adalah diharuskan untuk mampu mewujudkan keadilan dalam agraria, terutama menghapus ketimpangan dari penguasaan agraria.

Tiga, mengatur dalam penyelesaian konflik agraria dengan dilandasi hak-hak bagi masyarakat yang jadi korban perampasan lahan oleh negara maupun korporasi. “Jadi dari sisi filosofinya, draf RUU yang sudah bertentangan dengan UUPA, sehingga harus dibatalkan semuanya,” lanjut Siti.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

RUU PKS masuk Prolegnas 2020

Avatar

Published

on

Pixabay

Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Porlegnas prioritas tahun 2020. Salah satu rancangan tersebut adalah penghapusan RUU PKS.

Ini adalah 5 alasan mengapa RUU PKS harus disahkan:

  1. Menekankan tindak kekerasan berbentuk seksual di Indonesia

Yohana Yembise selaku mantan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesak DPR agar segera disahkan atas beleid ini. Yohana berkata RUU ini memiliki tujuan untuk menekan tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia, terkhusus yang dialami oleh anak-anak dan perempuan.

Melihat hasil survei dari Badan Pusat Statistik, ia berkata sebanyak satu dari tiga wanita di Indonesia sudah pernah mengalami tindak kekerasan seksual. Sementara, sebanyak satu dari tujuh anak-anak perempuan maupun laki-laki pernah mengalami kekerasan baik dalam fisik, psikis, penelantaran anak, dan seksual.

“Oleh karena itu, dengan adanya RUU PKS ini, ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia,” katanya, pada 8 Oktober 2019.

2. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkata bahwa RUU PKS ini sangat penting untuk ada di negara agar menghapus diskriminasi terhadap wanita. Mengingat bahwa sesuai fakta, banyaknya korban adalah kaum perempuan.

Selain untuk menghilangkan diskriminasi, RUU PKS bisa melindungi perempuan dan memberikan jawaban atas keadilan yang diharapkan masyarakat.

“RUU PKS diharapkan bisa memutus diskriminasi terhadap perempuan karena RUU tersebut bisa mencegah kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual, memulihkan korban, serta meletakkan kewajiban negara untuk melakukan penghapusan kekerasan seksual,” ujar Mahfud, Kamis (19/12/2019).

3. KUHP belum akomodir kekerasan seksual secara utuh

Azriana selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan berkata bahwa mandeknya pembahasan RUU ini memperlihatkan atas rendahnya kepedulian DPR pada ribuan orang korban dari kekerasan seksual di Indonesia.

Dari catatan Komnas Perempuan, semenjak RUU ini ditetapkan oleh DPR di tahun 2016 sampai Desember 2018, ada 16.943 korban wanita yang mengalami kekerasan seksual.

Dari data statistik BPS mengenai kriminal di tahun 2018, rata-rata dalam setiap tahun ada 5.327 kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi di negara ini. Forum Pengada Layanan telah menemukan bahwa 40% kasus yang dilapor ke pihak polisi dan 10% nya yang berhasil masuk dan lanjut ke pengadilan.

Terbatasnya aturan tentang kekerasan seksual di KUHP jadi penyebab paling utama dari 90% kasus yang tidak dapat lanjut ke pengadilan.

4. Kasus kekerasan terus meningkat

Komnas Perempuan telah mencatat bahwa setiap 2 jam, 3 perempuan mendapatkan kekerasan seksual. “Tahun 2012, kita sudah sampaikan ke publik dalam 10 tahun, 2001 hingga 2011 ternyata di Indonesia itu setiap hari 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual,” ujar Azriana, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Padahal data tersebut sudah diberikan ke DPR untuk mendesak agar RUU PKS segera disahkan. Hingga kini, RUU tersebut masih mandek dibahas.

Padahal, semenjak tahun 2014, Komnas Perempuan sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada tahun tersebut, Komnas Perempuan mencatat ada 4.475 kasus yang menimpa wanita dan anak-anak. Di tahun 2015 angka ini naik menjadi 6.499 kasus, dan di tahun 2016 jadi 5.785.

5. Belum adanya aturan untuk akomodir korban

Nur Setia Alam Prawiranegara, sebagai Ketua Indonesia Feminist Lawyer Club pernah mengatakan bahwa banyak hak dari korban kekerasan yang ditangani beliau tidak terwakili di dalam UU. Misal, hak untuk aborsi pada perempuan korban perkosaan.

“Kalau aborsi dia sadar melakukan hubungan seksual kemudian bunuh anak itu pidana. Tapi kalau orang ini diperkosa, dia tidak menghendaki, dia punya hak si perempuan ini untuk aborsi,” ujarnya.

Untuk kedepannya, RUU PKS diharapkan untuk memperhatikan hak para korban dari hulu-hilir. Seperti pendampingan medis, psikososial, hukum, psikologis, hingga pemulihan.

SUMBER: Tempo

Continue Reading

Berita

Otak pembunuhan sopir taksi daring dituntut hukuman mati

Avatar

Published

on

Pixabay

Orang sebagai terdakwa otak dari pembunuhan sopir daring di Palembang agar dihukum mati dan kedua rekannya yang sudah lebih dulu divonis mati.

Petikan atas tuntutan tersebut dibaca oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel, Purnama Sufyan pada terdakwa Akbar Al Faris (34 tahun) di sidang yang berada di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang, hari Kamis (16/1).

“Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam perumusan dakwaan ke satu primer pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan menuntut terhadap terdakwa dengan pidana mati,” jelas JPU saat membacakan tuntutan.

JPU yakin bahwa terdakwa sudah terbukti meyakinkan dan sah telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan sadar dan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan terencana dan bermaksud untuk menguasai harta dan benda milik korban.

Diketahui Akbar adalah otak dari pembunuhan berencana ini. Pembunuhan ini merenggut nyawa seorang supir taksi online di Palembang yang bernama Sofyan (41 tahun) di bulan Oktober tahun 2018 lalu.

Aksinya ini terungkap setelah istri korban , Fitriani (32 tahun) melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumsel karena suaminya tidak kunjung pulang ke rumah setelah mengantarkan penumpang di bulan Oktober 2018.

Polda Sumsel lalu segera membentuk tim pencarian keberadaan Sofyan dan pelaku begal lain. Hasil dari pencarian kemudian menemukan salah satu pelaku yang bernama Ridwan dan ia berhasil ditangkap polisi di Kab. Musi Rawas, 11/11/2018.

Dari hasil pemeriksaan Ridwan, diketahui bahwa jenazah ditemukan di daerah perkebunan yang berada di Kab. Muratar. Jenazah ditemukan dalam kondisi hanya tulang belulang saja. Polisi pun berhasil menemukan dan menangkap dua orang pelaku lainnya yaitu FR dan Acuan.

Tetapi, Akbar baru ditangkap polisi pada bulan Agustus tahun 2019 yang artinya ia buron selama 10 bulan lamanya.

Acuan dan Ridwan telah divonis dengan hukuman mati oleh PN Palembang, 24 April tahun lalu. sedangkan untuk pelaku FR dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun karena ia di bawah umur.

Atas tuntutan hukuman mati ini, Akbar segera mengajukan pledoi karena ia merasa keberatan atas hukumannya meski ia sudah mengakui pasrah dengan tuntutan itu.

“Saya keberatan dengan tuntutan itu karena saya masih punya anak-anak kecil dan saya ini tulang punggung keluarga, maka saya akan ajukan pledoi,” ujar terdakwa saat ditemui usai sidangnya.

Sidang pun akan dilanjut hari Kamis, 23 Januari beragendakan pembacaan pledoi.

SUMBER: Antara

Continue Reading

Trending