17 Organisasi Tenaga Kesehatan Membela Menkes dari Somasi, Akan Berikan Bukti-bukti Biaya Pengurusan STR dan SIP Mahal
Sejumlah 17 organisasi tenaga kesehatan (nakes) siap mendukung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadapi somasi yang dilayangkan oleh Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB). Dukungan ini disampaikan melalui Deklarasi Leimena dalam pertemuan dengan Menkes di ruang rapat Leimena, Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, pada Senin (17/4).
Deklarasi ini merupakan kelanjutan dari deklarasi sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023. Para organisasi nakes yang mendukung Menkes Budi ini siap memberikan bukti-bukti untuk melawan somasi tersebut, termasuk bukti biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) dokter yang mahal.
Deby Vinski, Wakil Ketua Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), menyampaikan bahwa biaya pengurusan STR atau SIP lebih mahal dari yang disebut oleh Menkes Budi dalam beberapa kesempatan di acara public hearing RUU Kesehatan. Budi sempat menyebut biaya pengurusan STR atau SIP mencapai Rp 6 juta.
Bukti-bukti yang berisi data biaya pengurusan STR dan SIP yang sangat mahal ini diserahkan langsung kepada Menkes Budi. Deby mengatakan bahwa apapun yang dibutuhkan oleh Pak Menteri akan diberikan, termasuk data tersebut. Selain itu, bukti dan data yang diperlukan juga telah diserahkan kepada Ketua Panja RUU Kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena.
Dalam deklarasinya, ketujuh belas organisasi nakes tersebut bersepakat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan pasien, dan bukan kepentingan perseorangan. Mereka juga sepakat terhadap pengesahan RUU Kesehatan serta beberapa poin penting lainnya, seperti memberlakukan STR seumur hidup sesuai praktek global, menghapus rekomendasi izin praktek oleh organisasi profesi, dan penguasaan kolegium.
Selain itu, organisasi nakes yang mendukung Menkes Budi ingin organisasi profesi di Indonesia tidak hanya tunggal. Alasannya adalah agar setiap nakes dapat memilih organisasi terbaik demi tercapainya pelayanan dan kesehatan masyarakat yang optimal.
Deby menegaskan bahwa deklarasi ini dibuat berdasarkan prinsip membela NKRI serta meningkatkan peran Indonesia untuk dunia. Dia menyampaikan dukungan kepada Menkes Budi dengan menyatakan bahwa “Pak Menkes, you are not alone. Apa yang dilakukan Pak Menkes Insya Allah akan tercatat sejarah reformasi kesehatan Indonesia.”
Menkes Budi menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa menerima somasi, mengingat saat menjadi seorang bankir, ia beberapa kali mendapat somasi dalam satu hari. Namun, ia menilai masih ada hal-hal lain yang lebih perlu dipikirkan dan dilakukan sebagai Menkes, seperti meneruskan 6 pilar transformasi kesehatan.
Budi juga menyampaikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang perlu diselesaikan, salah satunya meminimalisir kematian bayi baru lahir akibat penyakit kelainan jantung bawaan. Ia merujuk pada data yang mencatat 6.000 lebih bayi meninggal dari 1,4 juta yang lahir setiap tahun karena tidak semua orang bisa mengakses bedah untuk anak-anaknya.
Menyoroti sibuknya upaya somasi tersebut, Budi mengatakan bahwa dirinya punya tiga opsi: mengabaikan somasi, mempercepat pemasukan spesialis pediatri, atau mengundang dokter spesialis dari luar negeri yang bisa menyelamatkan 6.000 bayi yang berisiko meninggal. Namun, ia menyadari bahwa jika memilih opsi ketiga, ia akan dianggap tidak nasionalis dan antek asing. Oleh karena itu, ia mengimbau agar jangan dihalangi untuk mencegah kematian 6.000 bayi tersebut.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
