Polisi Siap Terima Laporan Warga


MALANG - Pasca meminta bantuan pendampingan hukum ke advokat MS. Alhaidary, SH, M.Hum,  Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) Desa Kasri, Bululawang mulai memburu bukti-bukti korupsi yang diduga dilakukan Kades Kasri, Mokhamad Kusaini, S.Pd,I.
Hal ini diungkapkan Basuki, Koordinator AMP Desa Kasri, Bululawang kepada Malang Post, kemarin. Meski kades tidak mau menjelaskan kepada warga, ia dan anggota AMP Desa Kasri tetap mencari bukti-bukti tersebut.

“Sudah ada warga yang bergerak untuk mencari bukti-bukti itu di kecamatan ataupun di Pemkab Malang,” terangnya. Seperti laporan keuangan dana desa untuk Desa Kasri sebesar Rp 732407.000 tahun 2015 dan Rp 1.086.952.000 untuk tahun 2016.  
“Sedangkan warga lainnya siap membawa bukti ketidakberesan dalam pengurusan surat-surat tanah atau sertifikat. Sebagian ada yang sudah ada bukti penarikan uang namun tidak selesai sertifikatnya, sebagian lagi warga belum pegang bukti,” urai Basuki.
Rencananya, dalam waktu dekat, bukti-bukti yang sudah terkumpul itu akan dibawa ke Satreskrim Mapolres Malang, sebagai bahan penyelidikan petugas. “Kami akan tetap meminta pendampingan dari pengacara kami terkait ini,” tegasnya.

Masih menurut pria berusia 53 tahun itu, setelah meminta pendampingan hukum ini, warga semakin semangat untuk mengusut ketidakberesan atau tidak transparansi Kades Kusaini dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk pemasukan dari perusahaan peternakan ayam.
Dikonfirmasi perihal rencana laporan warga ini, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung mengaku pihaknya siap menerima asal didukung dengan bukti-bukti kuat. “Kalau ada yang laporan, Polri pasti menindaklanjutinya,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekelompok masyarakat mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) Desa Kasri, Bululawang mengeluhkan kepemimpinan Kusaini sebagai Kades Kasri. Pria ini dituding memiliki banyak masalah.
Berbagai ‘dosa’ Kades yang menjabat dua kali ini dibeber. Mulai dari pembangunan pendopo desa yang seharusnya dilakukan anggaran tahun 2014-2015, baru dilaksanakan 2016. Kedua, tentang jabatan tiga perangkat desa yang disengaja kosong. (mar)
Tags: